Perbedaan pendapat sangat kuat terjadi antara para pendukung DLP dan yang menolak DLP. Kelompok yang menolak DLP ini dipimpin oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), sedangkan yang mendukungnya kebanyakan adalah para petinggi Kementerian Kesehatan. Titik temu antara para pendukung dan yang menolak sulit ditemukan, sehingga hal ini selain membuat terjadinya perdebatan di ruang publik dan media, juga menyebabkan terjadinya "gugatan" secara hukum perundang-undangan.
KEMBALI KE ARTIKEL
