Kita juga tidak bisa menyalahkan Pemerintah ataupun gubernur Jakarta disini, karna Joko widodo dipilih dari lapisan masyarakat, yang artinya masyarakat juga harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan banjir di ibu kota dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tentu Harus adanya kerja sama yang baik antara pemerintah kota Jakarta dan masyarakat sehingga banjir dapat di tanggulangi. Upaya dari pemerintah jakarta yang diwakili oleh guberur Joko widodo sudah mulai maksimal, tentu kita tidak bisa memastikan perubahannya dengan signifikan yaitu dengan cara langsung dari 1 menuju 5, tentu perubahan perlunya dilakukan bertahap dari 1 menjadi 2, 2 jadi 3 dan seterusnya, namun langkah gurbernur Jakarta ini tentu kita nilai sudah sangat luar biasa dengan memperbaiki fasilitas rusun (rumah susun) yang dapat dihuni oleh masyarakat yang tinggal didaerah pemukiman kumuh ataupun yang hidup disekitar pinggiran kali. Jokowi juga memperbaiki beberapa pintu air yang berada di Jakarta sehingga dapat menghitung ketinggian air sebagai fungsi informasi siaga banjir bagi masyarakat Jakarta.
Jika total kepadatan penduduk Jakarta terus bertambah maka kita bisa melihat beberapa tahun kedepan tepatnya 2017 Jakarta akan macet total, langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Jakarta yaitu dengan melakukan Transmigrasi (mengembalikan masyarakat perantauan kembali kedaerahnya). Apa salahnya masyarakat yang merantau ke Jakarta kembali bekerja di kampungnya dan bersama membangun negri asalnya dari pada hanya menambah 'sampah busuk' di kota Metropolitan ini. Jika langkah tersebut dilakukan dengan kerja sama Pemerintah Jakarta dan masyarakatnya dengan baik, maka tak dipungkiri kemacetan di ibu kota akan berkurang.