SK tersebut berisi tentang dipecahnya administrasi pemerintahan Kabupaten Surabaya menjadi dua. Yakni Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Pemisahan itu ditandai dengan dilantiknya putera Bupati Surabaya, R.A.P Tjokronegoro yang bernama R. Notopuro atau R.T.P Tjokronegoro sebagai bupati Sidokare yang pertama.
Nama Sidoarjo sendiri muncul berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 10/1859 tanggal 28 Mei 1859. Dalam surat itu disebutkan nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo.
Namun sejarah keberadaan Sidoarjo sebagai sebuah lingkungan masyarakat dengan segala dinamika sosialnya diperkirakan sudah jauh lebih uzur dari angka tahun itu. Sayang, tak ada artefak sejarah yang menunjukkan sejak kapan wilayah di pesisir utara pulau Jawa itu menjadi sebuah lingkungan sosial.
Menurut Nash (1932) dalam bukunya yang berjudul "hydrogeologie der Brantas vlakte" disebutkan Delta Brantas terbentuk berabad-abad lamanya, dan peranannya penting dalam percaturan politik kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jawa Timur pada sekitar tahun 950 M - 1500 M.
Kemajuan dan kemunduran kerajaan-kerajaan ini kelihatannya banyak dipengaruhi oleh segala yang terjadi di Delta Brantas. Empat buah kerajaan, yakni Medang, Kahuripan, Jenggala dan Majapahit pernah berlokasi di wilayah delta Brantas.
Bagian-bagian dari kawasan Sidoarjo saat ini mulai disebut dalam catatan sejarah sejak pusat pemerintahan kerajaan Mataram Kuno dipindahkan oleh Mpu Sindok ke Jawa Timur pada pengujung abad ke 9. Kerajaan baru itu dinamakan Medang Kamulan.
Sejak zaman Kerajaan Medang, Delta Brantas yang dibentuk dua sungai (Kali Mas dan Kali Porong) diolah dengan baik. Muara Brantas dijadikan pelabuhan untuk perdagangan. Ibukota kerajaan didirikan dan dinamakan Kahuripan yang diperkirakan letaknya di dekat desa Tulangan, utara Kali Porong, di sebelah barat Tanggulangin.
Di tahun 1990 Denys Lombard, ahli sejarah berkebangsaan Prancis menulis tiga volume tebal buku sejarah Jawa yang berjudul "Le Carrefour Javanais - Essai d'Histoire Globale". Dalam buku itu ia menulis tentang "Prasasti Kelagyan" zaman Erlangga bercandra sengkala 959 Caka (1037 M). Kelagyan diperkirakan adalah nama desa Kelagen yang sekarang berada di utara Kali Porong.
Prasasti Kelagyan mmenceritakan bahwa pada suatu hari sungai Brantas yang semula mengalir ke utara tiba-tiba mengalir ke timur memutuskan hubungan negeri Jenggala dengan laut, merusak tanaman dan menggenangi rumah-rumah penduduk.
Erlangga bertindak dengan membangun bendungan besar di Waringin Pitu dan memaksa sungai kembali mengalir ke utara. Mungkin, inilah yang disebut sebagai bencana "Banyu Pindah" dalam buku Pararaton.
Berikutnya, Sidoarjo pun dikait-kaitkan dengan sebuah kerajaan yang bernama Jenggala (baca : Jenggolo). Kisah ini bermula di akhir November 1042. Kala itu Raja Kerajaaan Kahuripan, Airlangga yang agung meminta pendeta sakti bernama Mpu Bharada membagi wilayah kerajaannya menjadi dua bagian.
Bagian Selatan dinamakan Panjalu yang berpusat di wilayah Kediri sekarang ini. Kerajaan itu diberikan pada salah seorang putranya yang bernama Lembu Amisena yang bergelar Sri Samarawijaya atau Sri Jayawarsa. Ibukotanya bernama Daha.
Sedangkan yang sebelah utara dinamakan Jenggala. Ibukotanya bernama Kahuripan. Kerajaan yang menguasai pesisir utara pulau Jawa itu diberikan pada putranya yang bernama Lembu Amiluhung yang kemudian naik tahta dengan menyandang gelar Sri Jayantaka.
Pembagian ini dilakukan lantaran Raja Airlangga tak mau kedua putranya saling berperang untuk memperebutkan tahta yang ditinggalkannya. Ia sendiri memilih lengser dan menjadi pertapa mengikuti jejak putri pertamanya, Sanggramawijaya Tunggadewi atau yang lebih dikenal dengan nama Dewi Kilisuci.
Peristiwa pembelahan ini dicatat oleh Mpu Prapanca dalam kitabnya Negarakertagama. "Demikianlah sejarah Jawa menurut tutur yang dipercaya. Kisah JenggalaNata di Kahuripan dan Sri Nata Kahuripan di Dhaha (Kediri). Waktu bumi Jawa dibelah karena cintanya pada kedua putranya.
Namun niat baik Airlangga ternyata sia-sia, karena keturunan kedua putranya tetap saja terlibat perang saudara untuk saling menguasai. Sejak tahun 1044, Panjalu dan Jenggala saling bertikai.
Pada masa pemerintahan Mapanji Garasakan, antara tahun (1044 - 1052), Kerajaan Jenggala mengalami kemunduran akibat serangan dari Dhaha yang saat itu diperintah raja Inu Kertapati yang bergelar Kameswara 1. Peperangan terus berlanjut kala tampuk kekuasaan kerajaan Jenggala dipegang Mapanji Alanjung Ahyes. Putra Mapanji Garasakan itu berkuasa sejak tahun 1052 hingga 1059.
Sri Samarotsaha adalah raja Jenggala terakhir sebelum kerajaan itu hilang dari pengamatan sejarah. Jenggala kalah dan menjadi kerajaan bawahan Panjalu. Setelah itu keberadaan Jenggala seperti hilang ditelan bumi.
Beberapa bukti prasasti yang menunjukkan jatuhnya Jenggala antara lain Prasasti Banjaran. Prasasti yang berangka tahun 1052 M menjelaskan kemenangan Panjalu atau Kadiri atas Jenggala.
Lalu ada juga Prasasti Hantang di tahun 1135 atau 1052 M yang menjelaskan Panjalu atau Kadiri pada masa Raja Jayabaya. Pada prasasti ini terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kadiri Menang.
Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk Desa Ngantang yang setia pada Kadiri selama perang dengan Jenggala. Dan dari Prasasti tersebut dapat diketahui kalau Raja Jayabhaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Janggala dan mempersatukannya kembali dengan Kadiri.
Berikutnya pengusaan Jenggala pun berpindah-pindah tangan. Mulai dari Panjalu lalu ke tangan Singasari, kembali ke Kediri sebelum akhirnya masuk dalam bagian Kerajaan Majapahit.
Begitu seterusnya hingga Jenggala yang kemudian berganti nama menjadi Sidokare, lalu Sidoarjo kembali menjadi daerah otonom di masa penjajahan kolonialis Belanda. (bersambung)
