Mengapa PDI-P memperjuangkan
Pancasila 1 Juni 1945 ??????
PENGANTAR.
Seperti diketahui bersama pencalonan Jokowi sebagai Calon Presiden RI oleh PDI-P ( walaupun prosesnya masih diragukan diinternal PDI-P, ) , menimbulkan berbagai polemik .
Polemik timbul sejak pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012, pemilu legislatif 2014 dan saat ini menjelang Pemilu Presiden Wakil Presiden 2014.
Kami sebagian dari Pemilih merasakan bahwa tindakan PDI-P senantiasa melakukan pemaksaan kehendak dan sering kali mengabaikan aturan, sangat mungkin baik langsung maupun tidak langsung sangat terpengaruh dengan Mukadimah Anggaran Dasar PDI-P yang jiwa dan semangat lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, yang baru merupakan gagasan dari Bung Karno lihat antara lain http://pdip-candipuro.blogspot.com/2009/12/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah.html , sedangkan untuk Pancasila 1 Juni lihat antara lain ; http://chandrapoetrasangfajar.blogspot.com/2008/12/pancasila-1-juni-1945.html,
Akibat simpatisan, kader, anggota legislative ( DPRD Kab/ Kota, DPRD Propinsi, DPR RI dan Pengurus PDI-P dari perbagai tingkatan ) dipengaruhi jiwa dan semangat Pancasila 1 Juni 1945 , kami sebagian pemilih tetap pada Pemilu 2014, merasakan bahwa hal demikian ini akan berberbenturan dengan apa yang diperjuangkan oleh missal : Partai Aceh lihat anggaran dasar di http://www.partaiaceh.com/2012/01/anggaran-dasar-partai-aceh.html, Partai Damai Aceh lihat anggaran dasar https://www.facebook.com/pemenganpemilu2014/posts/600566603339608, Partai Persatuan Pembangunan lihat anggran dasar : http://www.poltracking.com/pemilu-2014/partai-politik/25-ad-art-partai-persatuan-pembangunan-ppp
Bahkan sangat mungkin berbenturan dengan partai nasionalis , peserta Pemilu 2014 , lainnya misal Partai Nasdem http://dpc-partai.blogspot.com/2012/05/adart-partai-nasdem.html,
UUD 1945 yang didalam nya terdapat Mukadimah 1945 menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama dalam Pancasila lihat antara lain http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan/uud-ri-tahun-1945.html, dan hal ini pula telah diatur dalam pasal 2 UU nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara,
Kami sebagian pemilih tetap pada Pemilu 2014 memperkirakan hampir tidak ada Organisasi Masyarakat Sipil / LSM yang jumlahnya saat ini sekitar 100.000 yang berniat memperjuangkan Pancasila 1 Juni 1945 yang baru merupakan gagasan Bung Karno , jadi janggal rasanya kalau ada partai politik yang tugas pokoknya hanya dua yakni merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan negara justru yang diperjuangkan adalah Pancasila yang baru gagasan saja .
Hal inilah yang perlu diperjelas oleh seluruh simpatisan , kader, anggota legislatif, pengurus PDI- P termasuk Megawati dan Jokowi kepada pemilih tetap pada Pemilu 2014 , termasuk menjelang dibentuknya koalisi / gabungan partai politik oleh PDI-P sebagai sarat administrasi menjelang pendaftaran di KPU 15 Mei 2014 yad.
Sudah hampir 69 tahun lamanya kami sebagian warganegara hanya dijadikan objek oleh para elit terutama elit-elit partai politik terlebih menjelang pemilihan umum , kini saatnya kami sebagian pemilih menginginkan menjadi subjek yang harus dilayani terutama oleh partai –partai politik sebelum para wakil partai politik duduk dilembaga perwakilan Rakyat dan lembaga pemerintahan negara .
Sebagaimana tersurat dalam Mukadimah UUD 1945 tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Akan tetapi pasca Amandemen UUD 1945 2002 dengan perolehan suara sekitar 32 % dan Megawati menjadi Presiden RI dari 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2009, berbagai peristiwa politik yang menghambat bahkan mengancam kehidupan kita berbangsa telah terjadi dari mulai bom bali dsb dsb, untuk itu marilah kita renungkan .
Sebagai akibatnya tidak mudah bagi Pemerintahan Negara hasil Pemilu 2004, 2009 dan 2014, yang merupakan produk Amandemen UUD 1945 tahun 2002 menjaga kesimbangan kepentingan warganegara, mungkin saja ini semua akibat kecerobohan terutama Megawati dan PDI-P dalam mengamandemen UUD 1945 pada tahun 2002 , sebagai contoh dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi misal nya walaupun sepanjang 2004 s/d 2014 berada diluar pemerintahan , sangat mungkin PDI-P yang memperjuangkan Pancasila 1 Juni 1945 , berada pada peringkat teratas lihat antara lain http://pks-dpcsumedangutara.blogspot.com/2014/02/grafik-partai-korupsi-menurut-versi-kpk.html. Demikian pula dalam hal memperebutkan kekuasaan pemerintahan negara di tingkat Propinsi yakni pada Pilkada Propinsi DKI tahun 2012, walaupun sudah diperingatkan dengan cara halus sampai terkasarpun PDI-P tetap saja mengajukan calonnya yakni Jokowi lihat antara lain : http://www.rmol.co/read/2012/09/03/76714/Jokowi-Langgar-Sila-Keempat-Pancasila- , http://kabarpolitik.com/2012/09/03/jokowi-berpotensi-melanggar-konstitusi-dan-pancasila/, http://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/09/04/pencalonan-jokowi-dituding-melanggar-pancasila
Demikian pula ketika setelah menjabat Gubernur DKI dan bersedia dicalonkan oleh Megawati dengan PDI-P nya untuk menjadi Presiden RI pada Pemilu Presiden/ Wakil Presiden 2014 berbagai polemik bermunculan lihat antara lain : http://www.republika.co.id/berita/kolom/fokus/14/04/04/n3ffw1-antara-jokowi-cepot-dan-umar, http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/49389-nyapres,-jokowi-disayang,-jokowi-ditentang.html, http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2014/03/17/0936157/Dulu.Mendukung.Jokowi.Sekarang.Menggugat, http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/04/05/29749/dari-kisah-samiri-mega-sampai-jokowi/#sthash.LVQTWA0K.dpbs.
PERKIRAAN TINDAKAN POLITIK PDI-P APABILA JOKOWI MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN RI DITINJAU DARI SUDUT KELEMAHAN AMANDEMEN UUD 1945 Tahun 2002.
Memang benar seperti diketahui ditinjau dari sudut penerapan demokrasi yang landasan nya Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 telah menimbulkan berbagai masalah akan tetapi hal inilah fakta politik yang harus diterima oleh warganegara sebagai subjek pemerintahan negara dan untuk memperbaikinya tidak mudah, memerlukan kecermatan yang luar biasa antara lain ditinjau dari sudut geopolitik dan geo ekonomi .
Berbagai tuntutan , desakan dari sebagian warganegara bermunculan dari yang mendesak kembali ke UUD 1945 asli sampai yang menghendaki kaji ulang lihat antara lain : http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20120408/keinginan-kembali-ke-uud-1945-yang-asli.html, http://www.rmol.co/read/2013/02/22/99524/MPR-Didesak-Kembalikan-UUD-1945-ke-Naskah-Asli, http://m.leimena.org/id/page/v/661/10-tahun-setelah-perubahan-ke-empat-uud-1945,
Diperkirakan tindakan politik PDI-P yang terekstrem adalah mengembalikan UUD 1945 hasil Amandemen 2002, atau ikut mengkaji ulang UUD 1945 Amandemen 2002 tanpa memahami apa yang harus dikaji , kalaupun memahami apa yang dikaji karena belajar dari pengalaman Dekrit 5 Juli 1945 , periode pemerintahan Megawati 23 Juli 2001 s/d 20 Oktober 2004, tidak mudah nya Pemerintahan Negara periode 2004 s/d 2014 menjaga keseimbangan kepentingan warganegara secara nasional , kontroversi proses pencalonan Jokowi di Pilkada DKI 2012 s/d menjelang Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014, kami memperkirakan apabila Jokowi dan atau ada kader PDI-P turut di calonkan dalam Pemilu Presiden/ Wakil Presiden 2014 dan atau PDI-P turut aktif dalam proses pencalonan Presiden/Wakil Presiden 2014, diperkirakan hal ini akan dapat menimbulkan berbagai kontroversi bagi sebagian warganegara yang mempunyai hak pilih, dan kontroversi ini dapat saja mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
PERKIRAAN KEHENDAK SEBAGIAN PEMILIH KEPADA PDI-P sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden 2014
Sebelum Pemilu Presiden / Wakil Presiden 2014 Megawati, Jokowi simpatisan, kader , anggota dan Pengurus PDI-P harus mampu menjelaskan kepada, para pemilih tetap pada pemilu 2014 , partai lokal Aceh ; Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dan 2014 Berbasis Islam ,Partai-Partai Politik peserta pemilu 2009 dan 2014 : Berbasis Nasionalis ; Mengapa PDI-P memperjuangkan Pancasila 1 Juni 1945 , dan sebagian pemilih harus memperoleh jawaban sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden 2014.
Megawati, Jokowi , Caleg PDI-P dan Pengurus PDI-P diperbagai tingkatan Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat , harus mampu menjawab pertanyaan sebagian pemilih pada pemilu 2014, apa perbedaan Pancasila yang tersurat dalam Mukadimah UUD 1945, dengan Pancasila 1 Juni 1945 .
Apabila menjelang Pemilu Presiden / Wakil Presiden 2014 PDI-P tidak mampu memberikan jawaban sebaiknya PDI-P memberikan perhatian yang lebih kepada para caleg DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Propinsi, DPR RI yang tidak terpilih sebagai bukti nyata bahwa kalian mampu melindungi segenap kader nya dan seluruh tumpah darah kader nya , sebelum kalian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ( lihat Mukadimah UUD 1945),
PENUTUP
Kami sadar bahwa pendapat kami tersebut mungkin masih jauh dari kesempurnaan, bahkan juga dapat menimbulkan beragam interpretasi. Bila hal tersebut terjadi, maka pada kesempatan ini pula kami secara langsung menyampaikan permohonan maaf. Namun demikian bila sebagian atau seluruh pendapat kami ini benar, diharapkan saran dan harapan kami ini diikuti dengan arif dan bijaksana oleh para pihak yang berkepentingan yakni Partai-Partai Peserta Pemilu 2014.
Semoga melalui Pemilu Presiden/ Wakil Presiden 2014, warganegara diberikan kemampuan oleh NYA memilih Presiden / Wakil Presiden yang diberikan kemampuan oleh ALLOH swt / Tuhan YME untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Semoga Alloh SWT/Tuhan YME senantiasa melimpahkan Rahmah dan Hidayah-Nya bagi seluruh warganegara Indonesia, agar kelak anak cucu kita senantiasa diberikan kemampuan oleh NYA, menjaga, membangun, melanjutkan , memelihara negeri ini.
Salam
Jakarta, Jam : 11.00 BBWI. Senin , 21 Jumadil Akhir 1435 H / 21 April 2014 .
A. n. Perasaan Sebagian Para Pemilih Pemilu Presiden/ Wakil Presiden 2014
