Menuju pesta demokrasi melalui Pemilu dan Pilpres 2024, partai-partai politik hendaknya tidak menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan, seperti politik identitas, ujaran kebencian hingga polarisasi. Faktor-faktor yang berpeluang menimbulkan perpecahan, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya.
Para elit politik wajib untuk terus memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak menggunakan politik identitas di pesta demokrasi 2024 mendatang. Politik identitas, sekali lagi, mengancam perpecahan bangsa.
Banyak pelajaran pahit dari masa lalu, dari pelaksanaan Pemilu dan Pilpres di mana para kandidat menggunakan politik identitas, yang kemudian menyebabkan keterbelahan.
Untuk itulah perlunya partai-partai politik memiliki semacam pakta integritas, atau membuat aturan-aturan dalam pelaksanaan Pemilu. Harapannya, pada saatnya nanti, tidak melakukan kampanye berlebihan yang bisa mengoyak keutuhan bangsa.
Harapan yang lain, para calon-calon pemimpin bangsa yang berjuang pada kontestasi atau pesta demokrasi 2024 sama-sama bisa mengusung sikap siap menang sekaligus siap kalah. Jangan hanya mengedepankan sikap siap menang tetapi tidak siap kalah, sehingga berpotensi menimbulkan berbagal hal yang destruktif. Â
Intinya, di tahun politik dan di masa genting awal tahun 2024 ketika menghadapi Pemilu sekaligus Pilpres, yang lebih dikehendaki masyarakat adalah bagaimana partai-partai politik seyogyanya mampu mengunakan cara-cara yang tepat, tidak menggunakan cara-cara yang bisa menimbulkan perpecahan dan tidak menghalalkan semua cara untuk memperoleh kemenangan.
Konsideran dengan itu, partai-partai politik atau calon/kandidat pemimpin bangsa hendaknya pula tidak menggunakan agama hingga pendidikan sebagai alat untuk bahan kampanye.
Dalam konteks itu, menjadi tantangan tersendiri bagi partai-partai politik untuk selalu mengedukasi masyarakat dan melakukan sosialisasi atau dialog kebangsaan baik nasional hingga daerah.
Bagaimana lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari ajakan menghadiri kampanye di tempat-tempat yang tidak semestinya, misalnya sarana ibadah, masjid atau gereja atau sarana pendidikan, termasuk pesantren. Partai dan elit politik wajib untuk mengedukasi dan menyosialisasikan hal itu.
Ketika poltik nasional masih lebih diramaikan hiruk-pikuk pencarian calon atau kandidat pemimpin, pergunjingan koalisi antar partai dengan beragam kontroversinya, Golkar tetap menunjukkan kedewasaannnya. Golkar, juga melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sejak awal berkomitmen untuk lebih menawarkan program.
Sebagaimana kerap dikemukakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Golkar dan KIB lebih mengedepankan program berdasarkan gagasan dan ide. Dalam program yang didorong Golkar dan KIB ada 3 prinsip yang penting.
Yakni, manusia harus sehat, kedua ekonomi harus sehat, dan yang ketiga bumi harus sehat. Tiga prinsip tersebut sekaligus menunjukkan komitmen KIB dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan.
Catatan menunjukkan, belum ada partai politik di luar KIB yang berani menawarkan program 5 tahun kedepan. Bahkan yang sudah melakukan pengumuman (capres) belum menyampaikan apa-apa.
Tiga prinsip dasar yang didorong Golkar dan KIB juga mengindentifikasikan kepada masyarakat untuk bagaimana mendapatkan pemimpin yang benar-benar didambakan pada Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Jadi, jangan sampai membeli kucing dalam karung.
Tiga prinsip dasar itu pula yang menjadi pijakan dalam penyusunan program akselerasi dan transformasi ekonomi nasional, yang populer dengan akronim PATEN.
PATEN merefleksikan bagaimana Pemilu 2024 harus dipenuhi ide, gagasan, dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Bukan politik identitas yang justru dapat memecah belah bangsa.
PATEN ini sudah dicanangkan oleh KIB beberapa waktu lalu, bersamaan dengan launching visi dan misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PATEN menjadi wujud komitmen Golkar dan KIB agar politik Indonesia dipenuhi adu ide dan gagasan, bukan identitas.
Seperti sering disampaikan Airlangga Hartarto, akselerasi transformasi ekonomi penting sebab bangsa Indonesia saat ini tengah berada di periode krusial. Di 2025-2035, bonus demografi Indonesia 191 juta penduduk.
Bagaimana lalu harus mengakselerasi ekonomi Indonesia agar mencapai kesejahteraan dari sekarang, karena sesudah tahun 2035 itu kita akan menjadi bangsa yang lebih banyak demografi orang tuanya? Jika pada kurun waktu itu belum sejahtera, maka selanjutnya sulit keluar dari middle income trap atau negara berpenghasilan menengah.
Merujuk dari berbagai catatan, PATEN bertujuan mentransformasi ekonomi pra-Covid yang mengasumsikan suku bunga rendah dan kondisi geopolitik stabil menjadi ekonomi pasca-Covid yang mengasumsikan suku bunga tinggi dan adanya tantangan geopolitik, pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0, kepekaan terhadap lingkungan (green and blue economy) dan transisi energi serta penguatan jaring pengaman sosial dan pendidikan yang berkualitas.
Dikutip dari beberapa sumber, patut disimak beberapa ininsiatif utama dari PATEN.
1. Percepatan dan transformasi kesejahteraan rakyat guna memperbesar kelas menengah, menciptakan lapangan kerja produktif, serta menuju negara maju dan sejahtera sebelum kesempatan emas mulai menutup di tahun 2035.
2. Pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial untuk seluruh rakyat.
3. Pemerataan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berkesetaraan gender, khususnya bagi generasi muda.
4. Ketahanan sistem keuangan, pangan, energi, serta pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomi sirkular.
5. Ketahanan NKRI yang kokoh secara ideologi, sosial-budaya, politik yang menyatukan, pertahanan dan keamanan.
6. Transformasi kelembagaan dan birokrasi yang berbasis pada prestasi (Meritokrasi).
7. Kepemimpinan dan hubungan internasional yang berwibawa.
