Mohon tunggu...
KOMENTAR
Politik

Golkar Sami'na wa Atho'na

27 Februari 2023   14:33 Diperbarui: 27 Februari 2023   14:37 222 0
PERLAHAN namun pasti Partai Golkar terus menyodok posisi teratas sebagai partai yang paling disukai rakyat. Seiring dengan itu, nama Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar melesat dalam bursa calon presiden yang paling diminati.

Dalam simulasi calon presiden dan wakil presiden yang siap bertarung di Pilpres 2024, Airlangga disebut-sebut bisa dipasangkan dengan siapa saja, termasuk Puan Maharani, yang sangat mungkin menjadi representasi dari PDIP.

Dalam hal ini, meski PDIP bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri--karena sudah melampaui Presidential Thresold (PT) 20 %, akan tetapi demi kemenangan di Pemilu sekaligus Pilpres maka PDIP bisa saja memilih menempatkan wakilnya di posisi kedua.

Walau demikian, tetap harus diingat bahwa konfigurasi apapun terkait Pilpres 2024 masih bersifat spekulatif dan sangat cair. Semua cenderung cek ombak, cocokisme, dan belum menunjukkan kepastian. Yang jelas, peluang Airlangga Hartarto untuk menjadi capres sangat besar.

Golkar, sebagai runner-up Pemilu 2019, sudah lama mengumumkam Airlangga Hartarto sebagai capresnya. Peluang untuk dicapreskan juga cukup besar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), kemitraan yang diinisiasinya bersama PAN dan PPP.

Akan tetapi memang tak bisa dipungkiri juga jika ada dinamika yang terjadi di KIB. Internal PAN dan PPP kerap bergejolak, khususnya terkait pencapresan. Hingga sejauh ini KIB belum menyepakati figur yang dikedepankan sebagai capres dan cawapres resmi dari koalisi.

Dalam beberapa pertemuan internal KIB yang dihadiri langsung oleh pucuk pimpinan dari masing-masing partai, nama  Airlangga Hartarto kerap disebut sebagai salah satu capres potensial. Itu kerap dikemukakan oleh Zulkifli Hasan, Ketum PAN atau Mardiono, Plt Ketum PPP.

Waktu untuk pengajuan capres dan cawapres memang masih cukup panjang, masih beberapa bulan lagi. Masih cukup waktu bagi PAN dan PPP untuk memastikan sikapnya, menentukan pilihannya. Walau demikian, satu yang pasti, ada kesamaan sikap dari Golkar, PAN dan PPP.

Tiga partai pro pemerintah dalam KIB ini sama-sama menyatakan akan nunut pada pandangan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Golkar, PAN dan PPP menegaskan akan mendengarkan dan mengikuti saran dari Jokowi.

Sikap sami'na wa atho'na dari Golkar, PAN dan PPP ini sebenarnya sudah disampaikan sejak lama. Airlangga Hartarto, yang sebelum Pilpres 2019 sempat diramaikan akan menjadi pendamping Jokowi sebagai cawapres, berulangkali menegaskan bahwa KIB akan lebih dulu mendiskusikan secara mendalam soal capres dan cawapres pada Pilpres 2024 dengan Jokowi.

Sikap sami'na wa atho'na yang secara harfiah diartikan kami mendengar dan taat tersebut bukan tidak berdasar. KIB adalah reprensentasi dari tiga partai pro pemerintah. Golkar, PAN dan PPP menjadi tiga partai yang menegaskan kemitraannya paling awal, sekaligus menegaskan dukungannya untuk melanjutkan kebijakan dari pemerintahan saat ini.

Sudah harga mati bagi KIB untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan delapan tahun pemerintahan Joko Widodo. Banyak perubahan yang dilakukan semasa kepemimpinan Jokowi.

Pembangunan infrastruktur dan desa dinilai sudah tidak lagi Jawa sentris atau hanya berpusat di Pulau Jawa. Perubahan nyata ini merupakan wujud dari kerja keras yang dilakukan pemerintah selama delapan tahun terakhir.

Itu juga yang disampaikan oleh Jokowi dalam sambutannya di acara Pembukaan Workshop dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemenangan Pemilu PAN, Minggu pagi (26/2/2023) di Semarang, Jawa Tengah.

"Kita ini sudah kerja delapan tahun ya, kita semuanya. Sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan," ujar Jokowi.

Dulu, pembangunan selalu Jawa sentris. Di mana, infrastruktur dibangun hampir 70 persen di Pulau Jawa. Hal itu digeser oleh Jokowi menjadi Indonesia sentris. Setidaknya 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa.

Indonesia merupakan negara besar dengan 282 juta jiwa hidup di 17 ribu pulau. Sehingga, tidak bisa jika hanya dilakukan pembangunan di satu pulau saja, yakni di Pulau Jawa...

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun