Terkini Presiden Jokowi "membahas" soal IKN dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar XVIII PP Muhammadiyah di Balikpapan, Kaltim, Rabu (22/2/2023). Pada kesempatan itu, sebagaimana dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi antara lain menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN bukan gagasannya. Namun, hal itu sudah menjadi pemikiran dari Presiden Soekarno (Bung Karno) sejak 1960-an.
IKN diharapkan menjadi ibu kota yang tak dimiliki negara-negara lain di dunia. IKN bukan sekadar memindahkan bangunan gedung kementerian dan instansi pemerintahan, melainkan pemerintah ingin membangun sistem budaya kerja yang baru.
Jadi, bukan sekadar fisiknya yang dipindah. Ingat, Jakarta saat ini sudah sangat padat dan macet Kendati begitu, pemerintah akan terus memperbaiki Jakarta untuk menjadi kota bisnis, ekonomi, dan pariwisata.
Pembangunan infrastruktur di IKN terus digenjot. Merujuk situs ikn.go.id, pembangunan IKN membutuhkan waktu puluhan tahun yang terbentang dari 2022 sampai 2045 mendatang. Pemerintah lebih dulu melakukan studi banding ke 99 kota di seluruh dunia sebelum memutuskan IKN.
Pada fase 2022-2024, direncanakan pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN, pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, serta pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal. Presiden Joko Widodo sudah lama menyebut akan merayakan HUT RI ke-79 di Kawasan IKN pada 17 Agustus 2024.
Berikutnya, pada fase 2025-2035, pemerintah akan membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Terakhir, periode 2035-2045, akan ada pembangunan infrastruktur dan ekosistem tiga kota di Kawasan IKN. Pemerintah juga hendak menjadikan IKN sebagai destinasi FDI nomor satu untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara.
Merujuk pada pemberitaan Kompas.com, anggaran IKN mencapai Rp 466 triliun yang dipenuhi dari tiga skema, yakni APBN langsung, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta skema swasta dan BUMN/D.
Berbagai upaya untuk dukungan kelancaran pembangunan IKN saat ini terus dilakukan. Beberapa hari lalu Presiden Jokowi memanggil mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago ke Istana Negara. Adrinof diminta sarannya terkait pembangunan IKN.
Konsep kota pintar berbasis lingkungan yang menjadi dasar pembangunan IKN membuat Partai Golkar mendukung sepenuhnya pembangunan IKN. Diketahui, IKN akan dibangun dengan 70 persen area hijau dan 80 persen energi terbarukan.
Energi yang digunakan di IKN nantinya bersumber dari matahari, angin dan energi bersih berupa gas. Kita pahami bersama bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan sangat berpengaruh untuk menurunkan gas rumah kaca yang mencemari lingkungan. Indonesia mempunyai potensi sumber energi baru terbarukan mulai dari air, matahari, angin, panas bumi, bio energy dan arus laut.
Dukungan Golkar untuk IKN berulangkali disampaikan pucuk pimpinan partai beringin, Airlangga Hartarto, dalam berbagai kesempatan. Kata Airlangga, Golkar akan terus mendukung dan mengawal pembangunan IKN sebagai wajah kota ramah lingkungan dengan energi terbarukan di Indonesia yang mampu mengantisipasi energi yang akan terjadi di masa mendatang, sebagaimana diharapkan Presiden Jokowi.
Pembangunan IKN menuntut pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang lebih baik sehingga perubahan energi bisa menjadi solusi yang baik bagi Indonesia, terutama Kaltim, dan ke depannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam selain minyak bumi.
Apalagi, melansir dari penelitian British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy yang menyebutkan sisa energifosil dunia seperti minyak bumi, gas dan batu bara tinggal 52 tahun lagi.
Sementara untuk Indonesia sisa minyak bumi tersisa 3,7 miliar barrel atau sekitar 10 tahun lagi. Energi minyak bumi yang tidak terbarukan akan terus menipis dan habis.
Menjadi harapan Airlangga Hartarto jika energi yang dihasilkan di Indonesia salah energi yang berkelanjutan. Energi berkelanjutan, kata Airlangga, mendorong bahan baku penyedianya menjadi pertumbuhan industri sendiri dan menciptakan daya saing. Energi terbarukan akan berpengaruh ke berbagai bidang lain, baik kesehatan, pendidikan, dan teknologi sebagai sumber pendapatan baru...
