Kalau pun ada kabar baik buat NasDem, sejatinya untuk para menterinya yang disebut-sebut segera diganti, Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle pada bulan Januari ini.
Perombakan kabinet tidak dilakukan pada Januari ini, kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Kabinet baik, kinerjanya bagus, evaluasi (ekonomi) 2022 juga sangat bagus, banyak sekali yang disampaikan Presiden. Banyak sekali capaian positif di saat-saat yang sangat sulit. Itu kata Pratikno.
Publik mungkin berpendapat, kasihan juga tiga menteri asal NasDem yang empat bulan belakangan ini terus menjadi bahan pemberitaan yang kontraproduktif. Mungkin mereka tidak bersalah, namun harus menanggung beban dari fatsun politik yang secara tidak langsung berlaku di sini. Ada risiko yang harus diterima partai yang dinilai tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Dalam kaitan ini pasal yang tidak mendukung kebijakan pemerintah tersebut juga sangat debatable, bisa diperdebatkan. NasDem terus membantah jika disebut tidak mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. NasDem terus sejalan dengan pemerintah. NasDem juga bersikeras mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024, masa akhir dari Kabinet Indonesia Maju.
Sudah sering dikupas, permasalahan bermula dari pengusungan Anies Baswedan sebagai bacapres NasDem di Pilpres 2024 itu. Sudah sering dikupas juga betapa kalangan Istana tidak menyukai pengusungan Anies tersebut. Pasalnya, Anies sudah lama dinilai sebagai antitesa Jokowi. Lho kok bisa-bisanya NasDem mengajukan Anies sebagai pengganti Jokowi pasca 2024 nanti?
Spekulasi perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju nyaris tak henti diberitakan pasca Surya Paloh mengumumkan pencapresan Anies pada 2 Oktober 2022 di NasDem Tower itu. Tuntutan pergantian menteri-menteri asal NasDem itu konsideran dengan desakan agar NasDem seyogyanya menarik dari dari jajaran partai pro pemerintah, selain PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan PKB.
Dari ketujuh partai koalisi pemerintah ini PDIP yang paling galak. Elit partai berlambang banteng moncong putih itu terus menyerukan dua hal di atas, terutama pergantian menteri-menteri NasDem.
Tiga menteri NasDem yang membantu Presiden Jokowi di pemerintahan, yakni Menkoinfo Johnny G.Plate, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri LH & Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sampai bosan pula memberikan tanggapan, merespon dengan bijak tuntutan tersebut. Perombakan menteri, kata mereka, sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.
Empat bulan sudah berlalu pasca pencapresan Anies, namun realitas politik tidak menunjukkan perubahan: NasDem masih bertahan dalam jajaran partai koalisi pemerintah, sementara tiga menterinya juga masih enjoy dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
Apakah reshuffle tetap akan dilakukan oleh Jokowi? Seperti sudah sering dipaparkan, mungkin waktu yang akan menjawabnya. Hitung-hitungan waktu itu juga yang terus diisyaratkan oleh Jokowi. Ya, reshuffle bisa dilakukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat. Tunggu saja. Itu yang kerap disampaikan Jokowo saat menjawab pertanyaan media tentang kapan dilakukannya reshuffle tersebut.
Sudah melewati pertengahan Januari, dan isu reshuffle kembali menyembul dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem, Effendi Choirie. Gus Choi melontarkan unek-uneknya, dengan menyebut bahwa sebaiknya Presiden Jokowi lebih dulu berkonsultasi pimpinan dari partai-partai pendukung pemerintah sebelum melakukan perombakan menterinya.
Sebenarnya, tidak ada aturan seperti itu. Pergantian menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Reshuffle menteri adalah hak prerogatif dari Presiden. Kapan pun, terhadap menteri mana pun, Presiden bisa memutuskannya. Tentu karena berbagai pertimbangan, termasuk kinerjanya yang mungkin tidak kinclong.
Merujuk dari catatan Kompas.com, Jokowi sudah tiga kali melalukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 22 Desember 2020. Saat itu ada enam menteri baru yang dilantiknya. Lalu feshuffle kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru.
Kembali ke soal Presiden mestinya melakukan konsultasi dengan partai pendukungnya sebelum melakukan perombakan kabinet, seperti dikemukakan Gus Choi, banyak yang membantahnya. Termasuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang selama ini enggan ikut-ikutan bicara masalah itu.
Reshuffle kabinet, kata Airlangga, sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Tidak ada kewajiban Presiden untuk membahas atau mengkonsultasikannya lebih dulu dengan para pimpinan partai.
Sebagaimana elit NasDem lainnya Gus Choi menepis anggapan bahwa pihaknya tak lagi sejalan dengan Presiden Jokowi. Perbedaan pandangan antara partainya dengan Jokowi hanya terkait pengusungan Anies sebagai bacapres dari NasDem.
Gus Choi meminta pihak luar tidak terus melemparkan opini yang tidak perlu, bahkan mengada-ada dan tendensius...
