OSO melampiaskan kekecewaan sekaligus kekesalannya atas adanya isu tersebut dihadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sejumlah tokoh pemimpin partai lainnya di acara perayaan HUT ke-16 Partai Hanura, Rabu (21/12/2022) di Jakarta Convention Centre, Senayan.
Hanura, kata OSO, sejauh ini belum memutuskan memberikan dukungan kepada tokoh tertentu. Yang pasti, tegasnya, pilihan Hanura identik dengan pilihan Jokowi. Artinya, dirinya dan jajaran pimpinan Hanura akan lebih dulu mendiskusikan dukungannya kepada salah satu calon dengan meminta pertimbangan dari Jokowi.
Oleh karena itu juga Hanura belum memutuskan menjalin kemitraan dengan partai mana. Atau, berkoalisi dengan siapa. Sebagai partai non parlemen, yang perolehan suaranya pada Pemilu 2019 tidak signifikan, Hanura harus berkoalisi dengan partai parlemen untuk mengajukan dukungannya.
Mungkin karena menjadi partai non parlemen Hanura relatif sepi dari spekulasi berkoalisi. OSO juga luput dari tataran safari politik yang dilakukan banyak pimpinan partai lainnya, baik partai parlemen atau non parlemen.
Bisa jadi OSO, yang antara April 2017 hingga Oktober 2019 mengemban jabatan Ketua DPD RI, Â fokus untuk meloloskan partainya dari verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan terbukti Hanura menjadi salah satu partai yang tanpa cela lolos ke Pemilu 2024, dengan nomor urut 10.
Setelah kini sah untuk kembali mengikuti Pemilu 2024, dan merayakan HUT ke-16 partainya secara luar biasa karena dihadiri sekaligus oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, OSO seperti memberi "warning" kepada partai-partai lainnya. Jangan pandang enteng Hanura.
Berbeda dengan partai-partai non parlemen lainnya yang cukup intens melakukan safari politik dan menjalin komunikasi dengan pimpinan partai parlemen, Hanura terkesan bekerja dalam senyap.
Hanura akan menentukan pilihannya untuk berkoalisi awal tahun 2023. Fase itu juga yang tampaknya menjadi pertimbangan partai-partai lainnya. Yang pasti, Hanura akan bermitra dengan koalisi dari partai-partai yang capresnya diindikasikan mendapat dukungan dari Jokowi.
Oleh karena itu sangat mungkin Hanura bergabung dengan PDIP, atau Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sudah dihuni oleh Golkar, PAN dan PPP. Bisa juga dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang berisikan Gerindra dan PKB.
Sangat tidak mungkin Hanura memilih opsi bergabung dengan Koalisi Perubahan (KP), yang diwacanakan oleh NasDem, Demokrat dan PKS. Itu sudah ditegaskan di awal tulisan ini, dari bantahannya bahwa ia mendukung Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan sebagai capres oleh NasDem.
Meski realitas politik kadang absurd, mencermati kemungkinan Hanura bermitra dengan NasDem ibarat jauh panggang dari api, mengingat juga kuatnya paradigma jika Anies adalah antitesa dari Jokowi.
Hanura tentunya akan bermitra dengan poros atau koalisi yang bukan hanya membuat capres atau cawapres yang didukungnya menang, akan tetapi juga yang bisa membuat perolehan suara elektoral Hanura meningkat.
Pada Pemilu 2014 Hanura menjadi partai parlemen setelah perolehan suaranya melampaui parliamentary thresold 4%, sehingga menempatkan wakilnya di DPR. Namun, pada Pemilu 2019, Hanura menjadi satu-satunya dari 10 partai parlemen yang terlempar dari Senayan setelah perolehan suaranya hanya 1,54%, atau turun 3,72% dari perolehan suara di Pemilu 2014 yang 5,26%.
OSO berjanji, Hanura akan kembali ke parlemen pasca Pemilu 2024...
