Setelah Plt Kepala Perwakilan BPK Rochmadi Saptogiri mengumumkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Sulut 2010, media lokal di kota Manado, mengapresiasinya sebagai good news di headline surat kabar. Kabar ini tentunya akan berdampak positif pada kegiatan roda pembangunan.
Salah satu yang menjadi pemikiran saya adalah, tindak lanjut dari pengumuman WTP yang kedua kalinya oleh BPK. Ini adalah penghargaan tertinggi, karena sangat sulit bagi pemerintah daerah meraih WTP. Apalagi sebelumnya, hanya provinsi Sulut saja yang berhasil meraih WTP pada tahun 2010. Prestasi WTP ini juga terbukti menjadi perhatian dunia internasional, terbukti forum APEC mengundang Sulut secara khusus sebagai peserta mewakili Indonesia beberapa waktu lalu.
Sama seperti provinsi lainnya yakni Sulawesi Selatan, Riau dan Yogyakarta yang berhasil meraih opini WTP tahun 2011, bagi saya ini adalah titik 0 (nol) dari sebuah perjuangan mempertahankan keberhasilan. Bisa jadi, prestasi Sulut tahun lalu menjadi inspirasi bagi Sulawesi Selatan, Riau dan Yogyakarta. Sebagai daerah yang memiliki laporan keuangan daerah yang baik, tentunya banyak tantangan yang akan dihadapi.
Dalam tulisan saya sebelumnya, prestasi WTP ini bukan berarti tak ada peluang adanya korupsi. Untuk itu, seluruh aparatur pemerintahan daerah harus tetap memegang komitmennya, dalam menyusun rencana keuangan dan merealisasikannya. Beruntung, Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Sinyo Sarundajang, menekankan jargon di kalangan aparaturnya, yakni ‘Membangun Tanpa Korupsi’.
Menurut saya, butuh kerja keras dalam melaksanakan pembangunan daerah, terutama dalam mengelola dana keuangan sesuai peruntukannya. Hingga kini, banyak pejabat dan mantan pejabat di daerah, yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum lantaran ‘salah’ mengelola keuangan.
Menjadi tersangka kasus korupsi adalah hal yang menakutkan saat ini, terlebih Pak Beye terus meneriakkan kampanye anti-korupsi. Di Sulut sendiri, pejabat atau mantan pejabat yang dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi, adalah sebuah mimpi buruk seumur hidupnya. Harus diakui, kultur masyarakat Sulut sangat membenci prilaku kriminal, seperti koruptor. Ada hukuman sosial yang dikenakan kepada keluarga terpidana koruptor, yang sangat sulit dihilangkan oleh waktu.
Semoga, prestasi WTP yang berhasil diraih oleh pemerintah provinsi Sulut dapat dipertahankan. Karena jika tahun depan tak berhasil meraih opini WTP dari BPK, maka artinya ada ‘sesuatu’ yang akan terjadi. Meski demikian, jika memang berhasil meraih WTP untuk ketiga kalinya, maka prestasi itu harus dilaksanakan dalam bukti nyata dalam program pembangunan daerah. Mudah-mudahan, keberhasilan WTP ini akan mendatangkan investor asing ke daerah yang mampu mengelola keuangan dengan baik. Apalagi, investor lebih menyukai daerah yang nyaman secara politik dan memiki prestasi sebagai daerah anti-korupsi.
Salam Kompasiana!
