Seminar bertema ‘Pemberantasan Korupsi Demi Kesejahteraan Rakyat dan Tegaknya Pilar Kebangsaan’ ini digelar IMM, berbarengan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IMM di Hotel Aston Manado. Selain Busyro Muqoddas, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundajang, turut hadir sebagai pembicara.
Pak Busyro dalam pemaparan mengatakan, provinsi Sulut akan dijadikan salah satu daerah percontohan pemberantasan korupsi. Ketertarikan Muqodas memilih Sulut menjadi propinsi percontohan dari KPK, karena model kepemimpinan Sarundajang sebagai pemimpin daerah, diakui sangat mendukung penuh pemberantasan kejahatan korupsi.
Di berita harian Kompas beberapa waktu lalu, hanya ada 15 daerah di Indonesia yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ke-15 daerah itu terdiri atas kabupaten, kota, dan satu provinsi, yaitu Sulut.
BPK telah menemukan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 3.760 kasus dengan nilai Rp 3,87 triliun dan 156,43 juta dollar AS. Temuan itu dihasilkan selama pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Semester II 2010. Untuk itu, laporan BPK ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK ke daerah untuk menindak setiap pelanggaran keuangan.
Di samping penghargaan WTP, BPK juga memberikan opini terendah dalam tingkatan pemberian pendapat hasil audit mereka terhadap 18 dari 151 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. Ke-18 daerah itu memperoleh opini tidak wajar, yang artinya, seluruh laporan keuangan tidak memberikan keyakinan kepada auditor BPK dalam pemeriksaannya. Sayangnya, BPK tak merilis daerah mana saja yang memiliki laporan buruk itu.
Nah menurut saya, itulah dasar alasan atas apresiasi Pak Busyro terhadap Sulut. Banyak daerah di Indonesia mengalami kesulitan untuk meraih gelar WTP.
Dalam kesempatan tersebut, Muqodas juga menegaskan, untuk mensejahterakan rakyat dan menegakan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan bhineka Tunggal Ika, maka pilihan yang tepat adalah pemberantasan korupsi. Empat pilar kebangsaan itu menurut Muqodas ibarat rumah, jika pilar itu tidak kokoh atau rapuh maka rumah tersebut akan roboh.
Demikian halnya dengan rumah kebangsaan jika korupsi terus merajalela dipastikan rakyatlah yang menderita. Karenanya KPK terus intens menangkap para koruptor yang menggerogoti uang negara untuk dipertangungjawabkan.
“Jika salah harus dihukum dan tidak salah tentunya harus dilepas,” kata Muqodas.
