Isu Jogja, Strategi "Demokrat"?

Tidak habis pikir saya, kok bisa-bisanya Pak Sby mengeluarkan statemen yang kontroversial tentang Jogja. Bagaimana bisa ? bukankah Pak Sby pasti sadar saat ini hampir semua perhatian masyarakat Indonesia sedang tertuju ke Jogjakarta. Meletusnya gunung Merapi dan meninggalnya sang juru kunci, Mbah Maridjan, yang bahkan ketenarannya konon melebihi selebriti tentu tidak mudah dengan cepat dilupakan begitu saja oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal Jogja ? statusnya sebagai salah satu kota tujuan wisata favorit membuat hampir seluruh orang Indonesia terus mengingat dan mengenangnya, bahkan bagi yang belum pernah ke Jogja justru semakin kuat mengingatnya untuk dijadikan tujuan wisata pada liburan selanjutnya. Ditambah predikat sebagai kota pelajar, dengan berdatangannya pelajar dan mahasiswa dari hampir seluruh wilayah Indonesia tentu membuat Jogja seakan kampung halaman kedua bagi semua orang terlebih bagi mereka yang pernah tinggal di Jogja. Saya sendiri menghabiskan waktu 10 tahun untuk menuntut ilmu di Jogja, dan sampai sekarang kalau pergi ke Jogjakarta saya masih merasa seperti pulang kampung.

Tapi tiba-tiba ketika semua perhatian kita tertuju ke Jogjakarta, sebuah statemen dari Pak Sby mengusik warga Jogja dan masyarakat Indonesia. Pak Sby mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan tidak boleh ada sistem monarki didalamnya yang berbenturan dengan demokrasi itu sendiri. Sultan Hamengku Buwono X pun menanggapi dengan menyatakan siap mundur dari jabatan sebagai Gubernur DIY. Sontak warga Jogja pun meradang, demonstrasi mengecam pernyataan Presiden SBY yang dinilai tidak peka mengingat masyarakat Jogja sedang berusaha pulih setelah bencana gunung Merapi, bahkan tak tanggung-tanggung sebagian warga Jogja menyatakan siap untuk referendum. Banyak kritik tajam bahkan cacian mengalir kepada Presiden SBY, hampir semua orang yang diwawancarai di media meyayangkan apa yang dilakukan Presiden SBY bahkan ada yang menganggapnya sebagai blunder.

Tapi bagaimana bila ternyata ini semua sudah diperhitungkan ? Partai Demokrat sedang menjalankan sebuah permainan untuk tujuan tertentu ? Pak SBY yang sudah dua periode menjabat sebagai Presiden tentu tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk Pemilu 2014. Hal ini membuat Partai Demokrat harus segera mencari tokoh untuk dinaikkan serta menghitung-hitung kira-kira seberapa berat nantinya kompetisi di 2014 ? serta harus mulai berhitung kira-kira siapa saja mungkin menjadi lawan mereka di 2014. Harus diakui, saat ini Sultan Hamengku Buwono X adalah salah satu tokoh yang memiliki kans besar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai RI 1 atau RI 2 dan berpotensi menjadi lawan yang kuat bagi tokoh Demokrat nantinya. Jika memang ini yang diperhitungkan PD, tentu PD ingin mengetes sejauh mana popularitas Sultan HB X di mata seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya masyarakat Jogja. Dari respon yang muncul bisa dilihat sejauhmana tingkat popularitas Sultan HB X, dan ini tentu menjadi dasar bagi langkah politik yang diambil selanjutnya.

Atau mungkinkah PD ingin bergerak lebih jauh dari itu ? UU tentang keistimewaan DIY yang tak kunjung selesai sengaja dimunculkan dengan situasi yang kurang (dibuat) enak. Sehingga muncul respon luas publik yang menuntut segera disahkannya RUU tersebut dengan poin yang menjadi isyu sentral tentang kedudukan Sultan sebagi Gubernur. Alih-alih menetapkan keistimewaan DIY dengan penetapan Sultan yang otomatis menjadi Gubernur dengan segala keistimewaan yang melekat padanya yang justru nanti menghalangi Sultan untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan menjadi RI1 atau RI2. Jika ini benar, paling tidak Demokrat bisa sedikit bernapas lega.

J. Alamsyah, Kediri, artikelwirausaha.com

berbagi tak pernah rugi, silakan menyebarluaskan tulisan ini dengan tidak merubah apapun didalamnya

Lihat tulisan lainnya, silakan klik disini