Pertengahan Januari 2014 saya membaca di media Indonesia dinobatkan sebagai Ibu Kota Kicauan Twitter di dunia. Setidaknya, demikian dilaporkan Reuters, sebagaimana saya kutip di majalahict.com. Tajuk ibukota kicauan Twitter itu, berdasarkan Twitter berkibar di Indonesia. Twitter mudah diakses, didukung pengguna gadget, handphone, tumbuh pesat.
Hingga Oktober 2013, Indonesia menjadi negara ke-2 pengguna Twitter tertinggi, yakni 19%. Arab Saudi di urutan pertama 33%. Penduduk Indonesia 237,5 juta jiwa, maka setidaknya ada 45 juta pengguna. Mereka dari kanak-kanak, remaja, hingga Presiden.
Menjadi pertanyaan saya, akhirnya bangsa dan negara ini dapat apa? Inilah, saya kuatirkan sejak 10 tahun lalu ketika pernah menjadi Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin Indonesia. Bangsa dan negara ini dikelola oleh mereka terlalu liberal di jasa keuangan. Hingga saat ini tidak ada modal ventura (venture capital) riil yang memfasilitasi anak-anak pintar, credential asset lokal, memiliki waktu dan ketekunan bekerja, membuat aplikasi, memprogram implementasikan ide.
Sehingga tidak ada kesempatan dan pengalaman berproduksi. Akibatnya jika pun ada anak-anak pintar dalam aplikasi, akhirnya bekerja di negara lain.
Saya mempunyai teman programmer “gila” seperti Anthony Seger. Ia rajin melakukan riset dan pengembangan seorang diri. Dengan bekal keahlian bahasa program komputer dari era jebot hingga C++, Computer Visssion, Computer Graphic Imegery, pernah membuat aplikasi enkripsi untuk realtime komunikasi suara di handphone. Aplikasi itu pernah saya perlihatkan kepada Jokowi, Gubernur DKI, ketika awal hendak mencagub DKI. Jokowi kala itu bertanya untuk apa dipakai? Saya jawab anti sadap. Jauh sebelum heboh isu penyadapan asing. Tidak banyak orang seperti Anthony.
Dan negara juga tak berubah dari dekade ke dekade. Akhirnya dari sudut ekonomi apa sih didapat bangsa dan negara dari Twitter? Bangsa cerdas seperti Cina membuat Twitter-nya sendiri, bahkan mereka membuat Android-nya sendiri. Bahkan secara umum mereka enggan memakai aplikasi berbayar buatan barat. Selain mengembangkan kemampuan lokal, mereka juga mengamankan segenap data komunikasi bangsa dan negaranya dari penyadapan asing.
Kita?
Sama dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), begitu pula di dunia kreatif. Adanya Kementrian Industri Kreatif, tida menyentuh credential asset, manusia-manusia hebat difasilitasi dari bicara ide hingga mewujudkan. Mereka pengelola tak pernah melihat asset ini. Lebih sakti industri kreatif kemudian memasukkan kursi dan meja juga ke kelompoknya. Ditambah pula Kementrian Informasi dan Komunikasi tak memiliki pemahaman dan visi pengembangan konten. Maka di bangsa dan negara lahirlah sebagai kelas pemakai sahaja; kelas pengguna total football, kaffah, tertinggi sejagad.
Menyimak fenomena Twitter Inc., IPO, juga kini Indonesia dijuluki Ibukota Kicauan Twitter Dunia, sudah saatnya lahir pemimpin bervisi mengarahkan bahwa dunia ICT, konten khususnya, juga bisa menghasilkan devisa miliaran dolar. Visi itu terimplemtasi dari regulasi untuk memakai aplikasi karya lokal, juga dukungan modal ventura berproduksi. Tanpa itu, ke depan negeri ini hanya bangsa haw-haw di bidang konten, pemakai sesumbar memanfaatkan untuk ekonomi, seperti sebagai buzzer dapat seperak dua, bertepuk dada sudah. Padahal pendapatan ekonomi sebagai buzzer di media sosial itu, hanyalah kelas cacing-cauk. Kelas raksasanya dinikmati pemilik aplikasi Twitter, ribuan triliun. Bangsa dan negara Indonesia telah mendukung mereka tambun. Naif sekali.
@iwanpiliang, Citizen Reporter
