.PNPM-MPd atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandirian Perdesaan, dimaksudkan sebagai program yang berpihak pada masyarakat miskin di perdesaan, dengan misi mengentaskan kemiskinan di Desa. Dengan SOP dan Tupoksi yang dibuat sedemikain rapi, lalu melakukan pelatihan-pelatihan intensif pada pelaku-pelakunya yang dibuat berjenjang mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, diharapkan seluruh aktivitas yang dilakukan di lapangan akan sesuai dengan SOP dan Tupoksi. Untuk maksud demikianlah maka pelatihan untuk FT, FK dan Asisten FK untuk Provinsi Banten TA 2012 dilakukan di Cisarua, Bogor, Puncak.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan LSI, jumlah penduduk miskin Indonesia di era SBY bukannya berkurang, tapi bertambah, padahal program-program untuk mengentaskan kemiskinan cukup banyak, sebut saja misalnya PKH, PNPM=MPd dll, tetapi mengapa jumlah penduduk miskinnya bertambah, tentu ada yang salah dalam pengentasan kemiskinan ini, bisa saja kesalahan itu disebabkan oleh kebijakan Politik, factor Alam, atau mungkin saja oleh ketidak cermatan program-program yang katanya berpihak pada masyarakat miskin dalam melihat akar masalah kemiskinan serta langkah konkret yang dilakukannya guna mengentaskannya. untuk mengkoreksi hal yang terakhir ini, maka tulisan ini dibuat.
Masalah kemiskinan
Sebagai pelaku yang sudah empat tahun berkecimpung dalam masalah kemiskinan, awalnya saya berharap pada pelatihan penyegaran ini, ada hal-hal baru yang dapat memberikan solusi pemecahan dalam hal kemiskinan, karena sejak awal saya sudah memperoleh beberapa titik-titik celah yang tidak tergarap dalam pengentasan kemiskinan. Namun, apa lacur, memasuki hari ketiga, saya semakin yakin, bahwa celah itu tidak juga dapat ditutupi oleh PNPM-MPd, indikasi itu dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:
Ketika membahas kemiskinan, hal yang dibahas adalah jenis-jenis kemiskinan, seperti kemiskinan individu, kemiskinan Alamiah, kemiskinan Struktural dan kemiskinan cultural, lalu solusinya diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pemberian pinjaman SPP (simpan pinjam perempuan), padahal survey membuktikan, setelah jalan dibangun dan SPP digulirkan, kemiskinan tidak berkurang bahkan bertambah. Padahal jika dilihat, sesungguhnya orang miskin, tidak membutuhkan infra struktur dan SPP, kebutuhan awal mereka adalah bagaimana menumbuhkan rasa percaya dan menghilangkan stigma-stigma yang melekat pada mereka selama ini, seperti malas, bodo dan nasib tidak dapat dirubah karena SDM yang rendah. Mengapa bukan kebutuhan dasar ini dulu yang lebih diprioritaskan dan segera untuk dilakukan, setelah itu baru melangkah pada pembangunan infrastructure dan pemberian pinjaman SPP.
Ketika membahas pembuatan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), pembahasannya, bagaimana mengelompokan pada Masalah, Potensi lalu usulan kegiatan, singkat cerita setelah semua masalah muncul dan potensi yang ada di desa muncul, maka muncullah usulan kegiatan, dan usulan kegiatan ini identik dengan kegiatan fisik dan dana SPP. Kesalahan kedua berulang, sesudah kesalahan pertama diatas.
Ketika membahas Kader, kader pelaku PNPM-MPd dimaksudkan adalah mereka yang akan tetap berkiprah di Desa ketika para fasilitator telah meninggalkan lokasi, solusi yang ditawarkan adalah diadakan pelatihan, pemberian motivasi, penambahan keahlian dll, padahal masalah kader adalah masalah manusia, ada keiniginan manusiawi akan kesinambungan karier, ambil saja contoh kasus KPMD, setelah KPMD kader tekhnis dilatih setiap tahun, teorinya mereka memahami benar akan ilmu tekhnis, ketika TPK mengerjakan infrastructure dan mengalami kesalahan, KPMD tekhnis mencoba meluruskan kesalahan TPK, tetapi tidak ditanggapi oleh TPK karena posisinya hanya KPMD, mengapa KPMD tidak diangkat posisinya sebagai tenaga supervise ketika pekerjaan infrastructure dilakukan, dengan demikian akan ada peningkatan karir di KPMD. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang bisa diharapkan dari kader, jika SOP dan Tupoksi melupakan sendiri peran kader serta keberlanjutan pekerjaannya?
Demikian seterusnya, jika pokok bahasan ini, ada sepuluh maka terdapat sepuluh kesalahan, jika tiga puluh akan ada tiga puluh kesalahan, demikian seterusnya…..
Memang, perlu disadari bahwa upaya penuntasan kemiskinan melibatkan banyak hal, banyak pihak dan banyak program, tetapi PNPM-MPd yang diklaim sebagai pemilik program dengan agenda terbaik, seyogyanya melakukan hal yang terbaik pula, bukan yang setengah hati
