Penyesuaian program-program SBY dan Jokowi bisa saja dibahas dalam kerja pembahasan Rancangan APBN 2015. Postur RAPBN kita kan masih bersifat baseline, tentu saja dengan memperhitungkan penyelenggaraan pemerintahan yang baru dan pelayanannya kepada masyarakat. Dalam rapat kerja RAPBN 2015, usulan-usulan penyesuaian program pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi dapat disinergikan.
Karena kalau kita melihat, program-program di era SBY masih update untuk diterapkan di era Jokowi. Misalnya saja Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat disesuaikan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jadi Program BSM bisa terintegrasi dengan KIP. Begitu juga dengan program dana desa yang diajukan oleh Jokowi, bisa disandingkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Penyesuaian itu meliputi jumlah alokasi anggaran dan sasaran program. Tentu saja usulan perubahan ini diajukan oleh fraksi-fraksi yang mendukung pemerintahan Jokowi dan dilemparkan dalam forum rapat panitia kerja (panja). Namun sekali lagi, usulan ini tentu akan mendapat kritikan dari fraksi fraksi 'oposisi' yang berada sebagai penyeimbang.
Pemerintah SBY siap mendengarkan program pemerintah baru pada pembahasan RAPBN 2015. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas telah menyandingkan beberapa program yang masuk dalam prinsip Nawa Cita yang diusung Jokowi. Program-program tersebut harus disesuaikan oleh Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebaiknya, pemerintahan Jokowi banyak mengadopsi program-program era SBY, karena secara prinsip apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan SBY semuanya mengarah pada kepentingan rakyat.
Kita pun mengapresiasi langkah tim transisi Jokowi yang akan menemui beberapa mentri terkait pendalaman program-program yang akan disinkronkan dengan pemerintahan yang akan datang, setelah sebelumnya Jokowi bertemu dengan Presiden SBY (25/08) dan Wapres Budiono. Komunikasi seperti inilah yang diharapkan, dan yang lebih penting adalah bagaimana kekuatan fraksi Indonesia hebat untuk dapat melakukan lobbi ke koalisi merah putih. Mengapa? Karena penentuan hasil diterimanya program itu kan tergantung seluruh fraksi di DPR bukan fraksi Indonesia hebat saja. (@iswanto_1980)
