Peluang dan Tantangan: Hukum Kepailitan dalam Perspektif Bisnis Modern

Hukum kepailitan merupakan suatu proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses ini melibatkan penetapan oleh pengadilan bahwa seseorang atau perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit, yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Jaksa demi kepentingan umum.