Mahkamah Konstitusi (MK) Rusia Kamis (10/10) pekan ini telah menetapkan sebuah putusan yang memungkinkan orang yang sebelumnya menjadi narapidana karena melakukan "kejahatan serius dan sangat serius" untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Putusan tersebut dianggapsebagai sebuah langkah yang dapat membuka jalan bagi pemimpin oposisi Alexei Navalny dan mantan taipan minyak Mikhail Khodorkovsky untuk masuk ke dunia politik.
Putusan MK ditetapkan dalam rangka pengujian Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Vladimir Putin tahun lalu yang melarang semua mantan narapidana - terlepas mereka telah menerima penangguhan pidana atau belum-untuk menjadi kandidat dalam pemilihan politik. Pada saat itu, kritikus mengatakan Undang-Undan g itu bertentangan UUD, dan MK menyetujui argumentasi tersebut dengan mengatakanbahwa larangankandidasi dalam jabatan publik adalah "terlalu memperberat syarat bagi narapidana."Dalam hal ini MK merumuskan bahwa " pembatasan hak elektoral hanya mungkin ditujukan terhadap orang-orang yang telah dijatuhi pidana penjaraseumur hidup. Dalam hal demikian juga diterapkan terhadap kasus lain,maka pengaturan tersebut telah melanggarUUD. Dibutuhkan segera perubahan undang-undang untuk memastikan bahwa pemilu berikutnya akan diadakan [dengan partisipasi masyarakat secara menyakinkan."
Pengacara Anna Stavitskaya mengatakan bahwa MK memang tidak bisa membuatputusan lain, kecuali mengatakan dengan tegas ketidaksesuaian Undang-Undang terhadap UUD."Merupakan keanehan karena Undang-Undang yang melarang mantan narapidana berpartisipasi di dalam pemilihan umum semula disepakati padahal UUD dengan jelas menyatakan bahwa setelah catatan kriminal dihapuskan seseorang dapat ikut serta dalam pemilihan umum, sehingga memang MK tidak bisamemutuskan secara berbeda, "katanya.
