Saya tiba-tiba menjadi ragu bahwa SBY tidak mengetahui rencana aksi Wall Out (WO) yang dilakukan Fraksi Demokrat saat vooting RUU Pilkada yang lalu. Ada beberapa kejanggalan yang mendasari keraguan itu. Pertama, bagaimana mungkin keputusan strategis seperti ini diputuskan begitu saja oleh Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dengan ketuanya.
Kedua, jika benar aksi WO itu diluar sepengetahuan SBY, mestinya ada sanksi yang tegas buat penanggung jawab fraksi yang ketika itu menginstruksikan untuk WO.
Ketiga, jawaban-jawaban elit Partai Demokrat ketika dicecar pertanyaan oleh wartawan soal SBY yang ingkar janji, karena ternyata tidak memperjuangkan Pilkada Langsung, selalu dijawab gambalang oleh mereka bahwa langkah itu sengaja dilakukan karena sejak awal pembahasan UU Pilkada, saran dan pendapat Partai Demokrat soal perbaikan-perbaikan Pilkada Langsung tidak diakomodasi oleh kubu KIH. Menurutnya, Partai Demokrat memang Pro Pilkada Langsung, tapi dengan catatan ada perbaikan.
Untuk sesaat, alasan ketiga di atas tentang alasan Partai Demokrat melakukan aksi WO terasa masuk akal. Karena beberapa hari setelah itu, SBY menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden yang tinggal beberapa waktu lagi, menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Secara Langsung.
Sisi Lain
Keadaan yang terasa masuk akal ini kemudian menjadi berubah setelah mencermati perkembangan politik terakhir. Aksi WO sebenarnya hanya sebagian langkah awal yang kecil menuju peneguhan identitas Partai Demokrat di bawah besutan Sang Maker SBY.
Partai Demokrat tidak ingin menjadi pion dalam kekusaman kotak-kotak catur. SBY menginginkan Partai Biru ini tetap berada pada posisi pengendali, meski polanya mungkin agak berbeda dengan kondisi 10 tahun terakhir.
Jika Demokrat ikut ambil bagian dalam vooting mendukung Pilkada Langsung, maka yang populer bukan SBY atau Demokrat, tapi Koalisi Indonesia Hebat. Ini adalah langkah keliru, karena sama saja ikut menggali lubang untuk menguburkan Partai Demokrat bersama kejayaan masa lalu.
Sebaliknya, dengan menggagalkan upaya KIH memenangkan vooting Pilkada Langsung, membuat SBY bisa leluasa mendirikan menara Partai Biru bak mercusuar. SBY mempertaruhkan mukanya dengan menerbitkan Perppu Pilkada. Ibarat permainan Qiu-Qiu, SBY sedang memegang kartu tinggi, dan sedang melancarkan gertakan pada lawan mainnya.
Bukan tidak beresiko, jika Perppu ini terganjal di DPR oleh kubu KMP, entah muka SBY akan ditaruh dimana. Tetapi, kalkulasi matang tentu sudah dilakukan. Penerbitan Perppu itu tentu saja didasari oleh keyakinan bahwa Perppu ini akan baik-baik saja. KIH akan mengalami nasib buruk oleh kutukan rakyat ketika mencoba untuk menolak Perppu.
Demikian dengan KMP yang tak berdaya dengan kekuatan 61 kursi Demokrat di Senayan. Jika KMP bersikukuh menolak Perppu, maka kedepan agenda-agenda KMP di Senayan sebagai penyeimbang pemerintah hampir dipastikan akan kandas, karena secara politik Demokrat sudah barang tentu untuk membalas dengan mendukung sikap-sikap politik KIH. KMP memang harus menerima jika kedepan masih berharap dapat tambahan amunisi kekuatan dari Demokrat.
Ternyata benar, kalkulasi matang itu perlahan sudah terkonfirmasi. Kabar terakhir, Ketua Umum Partai Golkar, ARB telah menyatakan mendukung Perppu Pilkada. Demikian halnya dengan PAN, dan menyusul Partai Gerindra.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hampir pasti Perppu Pilkada akan diterima oleh DPR, dan selanjutnya menjadi undang-undang. Maka Menara Mercusuar Demokrat sebentar lagi akan rampung, berkat polesan tangan terampil, Sang King Maker yang Cerdik, SBY ... !!!
