Debat capres dan cawapres tentu menjadi salah satu momentum yang di nanti-nantikan, baik para pemerhati politik maupun masyarakat pada umumnya.
Dimana, momen ini akan menjadi salah satu ajang krusial untuk mengukur ketangguhan dan visi kepemimpinan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Kalau kita melihat ke belakang, perbandingan format debat antara tahun 2019 dan 2024, ada pergeseran signifikan yang perlu dijelajahi secara kritis.
Tentu, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengubah format debat menjadi lebih bersifat kolaboratif antara capres dan cawapres menarik perhatian.
Pada tahun 2019, kita menyaksikan momen ketegangan antar calon yang terkadang lebih menonjolkan pertentangan pribadi ketimbang substansi kebijakan.
Namun, pertanyaannya adalah, apakah perubahan ini merupakan evolusi positif dalam menjaga integritas dan substansi dari sebuah debat presiden?
Adalah langkah yang cukup berani bahwa pada setiap gelaran debat capres dan cawapres kali ini, keduanya harus hadir secara bersamaan.
KPU berharap bahwa perubahan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kerja sama di antara calon pemimpin.
Tetapi menjadi catatan, sejauh mana kita dapat menilai kolaborasi dan kerja tim dalam suasana yang lebih ramai dan kompetitif?
Adanya penekanan pada proporsi bicara di setiap sesi debat menarik untuk diperdebatkan. Pada debat capres, capres diizinkan untuk lebih mendalam tentang visi, misi, dan program pencalonan, dengan cawapres hanya sebagai pendamping.
Di sisi lain, pada debat cawapres, cawapres akan mendapat lebih banyak ruang untuk menyuarakan pandangannya, sementara Capres hanya mendampingi.
Pertanyaannya adalah, apakah proporsi ini akan memperkuat kolaborasi atau malah menciptakan dinamika yang tidak seimbang antara capres dan cawapres?
Dilansir dari CNBC Indonesia. Com- Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, meyakinkan bahwa format baru ini sesuai dengan perundang-undangan pemilu, perlu diakui bahwa tuntutan untuk membuktikan kualitas kerja sama antar pasangan calon muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap konflik personal yang terjadi di Pilpres sebelumnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menegaskan bahwa format baru ini telah disepakati oleh semua paslon, perlu diingat bahwa penilaian terhadap tingkat keseimbangan dan transparansi tetaplah subjektif.
Apakah format baru ini benar-benar menghasilkan penampilan yang lebih koheren dan kolaboratif, ataukah justru merugikan pemilih yang menginginkan lebih banyak interaksi langsung antar calon?
Tentu, penyesuaian tema-tema debat yang lebih spesifik memberikan harapan bahwa isu-isu yang lebih mendalam dan terperinci akan dibahas.
"Selanjutnya, bagaimana calon mampu merespon dan memberikan solusi nyata menjadi tantangan krusial yang perlu dijelajahi lebih lanjut."
Sebagai pemilih, kita perlu melihat perubahan format ini sebagai peluang untuk memahami lebih dalam visi dan karakter kepemimpinan calon, bukan sekadar sebagai hiburan politik.
Pergeseran ini mungkin membawa kita menuju debat yang lebih fokus pada substansi, tetapi sejauh mana itu berhasil, hanya waktu dan dinamika pertarungan di panggung debat yang akan menjawab.
