Nasib Kuota 2% Disabilitas dalam Rekrutmen CPNS

Permasalahan tentang penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas terjadi di salah satu wilayah di Indonesia yaitu Kebumen. Meskipun pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya menyediakan  formasi khusus bagi penyandang disabilitas, tetapi kuota formasi khusus penyandang disabilitas belum terpenuhi dikarenakan tidak dibuka secara menyeluruh. Contohnya ketika jumlah formasi khusus yang dibuka untuk penyandang disabilitas hanya 2 orang dari 2503 ASN. Selain itu, minimnya instansi pemerintah yang merekrut penyandang disabilitas untuk menjadi perangkat daerah. Bahkan berdasarkan hasil observasi penelitian hanya terdapat 1 instansi yaitu Dinas Sosial Kebumen yang telah merekrut penyandang disabilitas dengan jumlah 2 orang pegawai. Ada pun tentang hak dalam bekerja, akomodasi, dan fasilitas yang belum ramah bagi penyandang disabilitas di kantor pemerintahan. Seperti halnya yang terjadi di Kantor Pemerintah Kabupaten Kebumen yang belum adanya akses bagi kursi roda dan jalan khusus penyandang disabilitas memiliki akses yang cukup licin sehingga dikhawatirkan dapat tergelincir ketika dilewati. Dengan kebijakan yang belum cukup memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas akan terkesan mendiskriminasi pegawai dengan perlakuan khusus seperti itu. Implementasi kebijakan kuota pekerja disabilitas di pemerintah Kebumen belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan ada beberapa aspek yang belum berjalan sesuai aturan yang berlaku yaitu Perda Kab Kebumen No Tahun 2020. Proses rekrutmen pegawai penyandang disabilitas telah dilaksanakan. Adanya pengalokasian formasi khusus disabilitas pada penerimaan ASN CPNS dan pemberian keleluasaan bagi disabilitas untuk dapat mendaftar pada formasi umum. Akan tetapi, proses rekrutmen pegawai penyandang disabilitas belum sepenuhnya mengakomodasi kuota 2%.