Barangkali kita semua masih ingatketika reporter Metro TV Nurudin Lazuardi berada satu pesawat dengan Sjahril Djohan dalam penerbangan Singapura-Jakarta. Nurudin satu-satunya wartawanyang “berhasil” mewawancara Sjahril dan mengabadikan kepulangan mantan diplomat yang diduga markus itu. Mudah ditebak:Metro diberi informasi eksklusif oleh Polri. Pada saat yang sama TVOne sedang punya hubungan tidak enak dengan Polri akibat dugaan markuspalsu dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelumnya, untuk kasus-kasus terorisme, TVOne menjadi “yang terdepan dalam mengabarkan”. Wartawan TVOne, Ecep S Yasa,selalu menempel pada Densus 88 ketika aksi-aksi penyergapan dilakukan. Ketika Amrozi cs dieksekusi,TVOne yang pertama kali memastikan terpidana mati teroris itu sudah ditembak mati.
Tetapi apa harga yang harus dibayar TVOne dan Metro TV setelah mereka mendapat informasi dan fasilitas eksklusif dari Polri? Tidak ada makan siang gratis . Di tengah kontroversi penahanan Susno dan belitan markus di tubuh Polri, tiba-tiba “teroris” itumuncul kembali. Danrupanya kini giliran TVOne dan Metro TV yang harus “memberi sesuatu” kepada Polri. Dalam penyergapan “teroris” yang penuh kejanggalan ini, kedua TV itu menjadi corong Polri. Merekamenelan mentah-mentah apa saja yang ke luar dari mulut Polri. Selain menampilkan gambar-gambar “kegesitan” Densus, TVOne dan Metrojuga menyajikan berbagai dialog dengan “pengamat terorisme” yang menggambarkan hebatnya Polri dan Densus dan menggambarkan betapa Presiden dan pejabat tinggi sedang dalam ancaman. Kedua TV itu membiarkan Polri melakukan pertunjukan monolog.
Bukan tanpa alasan jika banyak pihak seperti Mahfud MD, Ketua Mahmakah Konstitusi, mengkhawatirkan penyergapan “teroris” ini sekedar upaya pengalihan isu. Dan bukan tanpa alasan pula jika Kompas edisi Jumat 14 Mei yang lalu tidak menempatkanperistiwa penyergapan ini dalam headline, tidak juga muncul di halaman pertama. Kompas menempatkannya di halaman 26, halaman Metropolitan, dengan judul: Polisi Tewaskan 5 Orang. Headline Kompas hari itu justru: Susno Duadji Terus Melawan.
Wartawan seniorHanibal Wijayanta (ANTV) menuliskan berbagai kejanggalan dalam penyergapan itu:
Namun ada yang menarik dalam penggerebegan teroris di Solo kali ini. Sebab, sebelum penggerebegan itu, polisi sempat menggelar brieffing terlebih dahulu dan persiapan-persiapan seperlunya di sebuah rumah makan. Di tempat itu pula –di pinggir jalan— mereka baru memakai rompi anti peluru setelah melempar-lemparkannya sebentar di antara mereka, memasang sabuk, penutup kepala, senjata api dan persiapan-persiapan lain. Beberapa warga yang melintas sempat menonton mereka show of force, dan terkagum-kagum heran melihat semua persiapan itu…
Nah, setelah semua anggota lapangan memakai peralatan rapi, mereka lalu masuk ke mobil dan langsung bergerak. Hanya bergerak sebentar tiba-tiba mobil-mobil Densus 88 itu berhenti. Para anggota lapangan pun bergerak mengepung sekitar lokasi dan kemudian memasuki rumah yang dipakai menjadi bengkel itu. Para wartawan yang mengikuti mereka sampai tergopoh-gopoh karena terkejut. Mereka tidak mengira rumah sasaran sedekat itu. Tahukah anda, berapa jaraknya dari rumah makan tadi? Hanya 200 meter, dan terlihat jelas dari restoran tadi!!...
Dalam rekaman para cameraman televisi, Lazuardi reporter/cameraman Metro TV dan Ecep S Yasa, dari TV-One tampak diberi privilege untuk mengambil gambar terlebih dahulu dari wartawan lain. Meskipun demikian mereka juga sempat disuruh keluar terlebih dahulu, “Nanti dulu-nanti dulu, belum siap,” kata seorang anggota Densus 88. Para wartawan sempat bertanya-tanya, apanya yang belum siap. Namun ketika boleh masuk, para wartawan melihat bahwa barang bukti sudah tersusun rapi di lantai.
(lihat selengkapnya di: http://www.facebook.com/note.php?note_id=389398343542&id=1294733809&ref=mf)
Hal menarik lain, konferensi pers kali ini, selain langsung disampaikan Kapolri, juga dihadiriMenko Polhukam Djoko Suyanto. Padahal biasanya untuk peristiwa penyergapan yang tidak melibatkan tokoh teroris kelas berat, konferensi pers hanya dilakukan Kadiv Humas Mabes Polri. Ada apa? Polri mungkin berpikir bahwa Menko Polhukam harusdihadirkan dalam konferensi pers untuk memberi kesan bahwa ini penyergapan yang serius. Tetapi sebaliknya kita bisa berpikir:penyergapan ini penuh sandiwara sehingga Polri memerlukan Menko Polhukam untuk meyakinkan publik.
Saya tidak bermasud mengecilkan bahaya teroris di Indonesia atau menafikan keberhasilan Polri mengakhiri petualangan Noordin dan Dulmatin. Tetapi jika “penyergapan teroris”digunakansebagai upayapengalihan isu atau digunakan sebagai upaya untuk mendapatkanatau mempertahankan alokasi dana, maka hal-hal seperti ini harus kita kutuk keras. Dan tugas media untuk memberikan perspektif kepada publik, tidak menelan mentah-mentah penjelasan sepihak. Hal seperti inihanya bisa dilakukan jika media menjaga jarak dengan sumber berita (Polri) dengan menjalin relasi yang proporsional.
