“SBY” DAN “SABAR” – SOSIALISASI SEBELUM ADA REKOMENDASI
Sekitar Oktober 2009, Bambang Dwi Hartono (BDH), Walikota Surabaya saat itu, mengajukan judicial reviewterhadap pasal 58 huruf o UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi, agar dirinya berkesempatan maju lagi pada Pilwali 2010. Beralasan masa jabatannya tidak penuh dua periode (periode pertama menggantikan Soenarto yang meninggal dunia, dari 2002-2005), BDH menggugat ke MK, meski pasal yang sama sudah pernah digugat 2 orang sebelumnya dan ditolak MK. Selasa, 12 Nopember 2009, MK menolak permohonan uji materi BDH.Saleh Ismail Mukaddar sempat menuding Mahkamah Konstitusi tidak konsisten.
Tak putus asa, BDH pun ‘mengakali’ aturan : maju sebagai calon Wawali dengan menggandeng Saleh Ismail Mukadar. Akhir 2009 Surabaya mulai dipenuhi poster bergambar Saleh dan Bambang berbusana khas arek Suroboyo lengkap dengan udheng di kepala. Slogan yang diusung “SBY, Saleh Bambang Yes!” Maraknya poster yang dipaku di pepohonan sempat menuai kritik dari warga Surabaya karena BDH dianggap melanggar aturan yang dibuatnya sendiri untuk tidak memasang poster di pepohonan. Sosialisasi itu sebenarnya curi start, karena dari DPP PDIP belum ada rekomendasi siapa yang akan diajukan. Akhirnya PDIP mempersilakan Satpol PP Surabaya untuk mencopoti poster “SBY” tersebut.
Slogan “SBY” dikabarkan memicu kekecewaan dan kemarahan Megawati. Mega menanyakan kenapa pakai slogan SBY,apa tak ada slogan lain. Mega kecewa karena SBY afiliasinya pasti ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, musuh Megawati. Apalagi tahun 2009–2010 popularitas SBY masih tinggi. BDH disuruh mengganti slogan itu. BDHmembantah issu Megawati marah soal slogan “SBY”. Menurutnya slogan SBY tetap dipakai dan tidak diganti dengan slogan SaBaR (SAleh BAmbang Rek). Namun belakangan terbukti bahwa slogan SaBaR itulah yang digunakan, bahkan muncul di situs resmi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
