Hari ini warga ber-KTP DKI akan menunaikan hak pilihnya. Ada 6 pasangan Cagub dan Cawagub yang bisa dipilih. Mungkin inilah Pilgub DKI langsung yang paling meriah karena jumlah kontestannya cukup banyak dan beragam : ada yang dicalonkan oleh Parpol dan gabungan parpol, ada pula yang berasal dari non partai. Dengan peserta sebanyak itu, tampaknya mustahil hanya dengan satu putaran saja terpilih kontestan yang mampu menjaring 50% + 1 suara sah sebagai pemenang. Jika diasumsikan 5 pasanganlain hanya mendapat 10% suara saja, maka 1 calon yang dominan pun baru mengumpulkan 50% suara sah.
Karena itu,jika ada Tim Sukses salah satu pasangan calon yang menggaungkan slogan “cukup 1 putaran saja” jadi tampak tak realistis! Kecuali jika tiba-tiba ada suara tambahan yang sengaja dikerahkan untuk mencoblois salah satu pasangan calon. Dan itu baru mungkin jika DPT (Daftar Pemilih Tetap) sudah lebih dulu direkayasa, sehingga banyak nama pemilih ganda atau penduduk tak berhak pilih yang masuk dalam DPT.
Lho, bagaimana mungkin orang bisa mencoblos 2 x? Bukankah mereka harus mencelupkan jarinya ke dalam tinta yang tak luntur dalam 7 jam? Gampang! Bisa diakali! Kita tahu banyak penduduk yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya yang tak punya KTP meski sudah lama tinggal di sana. Bisa jadi mereka adalah kaum urban yang sehari-hari disibukkan mencari penghidupan hanya untuk sekedar bertahan hidup di ibukota. Mengurus KTP dan kelengkapan administrasi sebagai warga negara, tak masuk prioritas agenda hidup mereka. Tapi justru inilah ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan celahnya sewaktu-waktu bila diperlukan, seperti saat Pilgub seperti ini.
Selama masa kampanye, orang seperti merekalah yang mudah dikerahkan untuk memberikan kesan melimpahnya massa yang memadati kampanye terbuka pasangan Cagub. Bermodalkan event pembagian kaos, paket sembako, pengobatan massal, yang semuanya gratis, sudah mampu mengajak mereka berduyun datang memeriahkan kampanye. Meski tanpa KTP, mereka pun bisa direkayasa untuk jadi pemilih, dimobilisir datang ke TPS-TPS dan disuruh mencoblos pasangan Cagub tertentu. Sulitnya mendapatkan uang di Jakarta, membuat mereka dengan suka cita menerima “salam tempel” 20 – 50 ribu rupiah untuk “ongkos” mencoblos. Mereka tak akan repot-repot melapor kepada Panwas, toh itu “rejeki” 5 tahun sekali.
Pilgub DKI kali ini mengingatkan saya pada Pilpres 2009 lalu, banyak kemiripan. Lho, apanya yang mirip?! Jelang Pilpres 2009 lalu – saat itu saya masih tinggal di Surabaya – marak spanduk dan baliho “Cukup 1 putaran saja” terutama dari lembaga yang menyebut dirinya LIRA. Beragam alasan dikemukakan : penghematan dana Pilpres, mengurangi ketegangan sosial di tengah masyarakat, dan lain-lain. Kini, jelang Pilgub DKI juga ada deklarasi yang menyerukan agar Pilgub cukup 1 putaran saja. Meski ada embel-embel “Satu putaran tanpa politik uang”.
Saat itu, yang tampak sangat ingin Pilpres cukup 1 putaran saja memang pasangan Capres-Cawapres SBY – Boediono. Kalkulasinya, jika Pilpres sampai berlangsung 2 putaran, maka siapapun kontestan yang bertarung melawan SBY – Boediono, akan berkoalisi dengan kontestan yang kalah di puataran pertama. Saat itu memang pasangan Mega-Prabowo tampak lebih akrab dengan JK-Wiranto. Karena itu, menag satu putaran saja sangat penting bagi SBY. Karenanya, issu kecurangan pilpres 2009 sampai saat ini belum reda, apalagi ada issu dikriminalisasikannya Anatasari Azhar terkait dengan upanya mengungkap kecurangan IT Pilpres. Apalagi kemudian laptopAntasari Azhar yang berisi data-data itu ikut disita dan kini datanya hilang.
Yang juga cukup heboh pada Pilpres 2009 lalu adalah kacaunyaa DPT. Indonesia yang sudah berkali-kali menyelenggarakan Pemilu, bahkan sejak pasca reformasi sudah 3x menggelar Pemilu Legislatif dan pada 2004 sudah menggelar Pilpres langsung, entah kenapa pada 2009 DPT kacau secara massal dan massive. Kekacauan DPT bukan hanya terjadi pada satu Propinsi saja, tapi merata di 33 Propinsi se-Indonesia. Modusnya pun sama : masuknya nama-nama penduduk yang sudah meninggal atau anak-anak yang belum punya hak pilih. Bahkan kabarnya, Amrozi cs yang sudah dieksekusi mati dalam kasus bom Bali, masih terdaftar jadi pemilih. Sebaliknya, penduduk yang masih hidup, resmi terdaftar sebagai penduduk dan ikut Pemilu sebelumnya, justru tak masuk dalam DPT 2009. Inilah yang kemudian memicu protes keras dari 2 pasangan Capres-Cawapres Mega-Prabowo dan JK-Wiranto saat itu.
Kali ini, 5 pasangan Cagub-Cawagub DKI pun memprotes keras kacaunya DPT DKI. Hanya pasangan Foke-Nara yang tak memprotesnya. Protes ini berbuntut diberikannya peringatan tertulis dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang diketuai Jimly Asshiddiqi, kepada Ketua KPUD DKI, agar merevisi DPT. Modusnya masih sama dengan kisruh DPT pada Pilpres 2009 : banyaknya nama pemilih ganda yang berpotensi menggelembungkan jumlah pemilih.
Semalam, saya baca running text di TV One, KPUD DKI sudah mencoret nama pemilih ganda di wilayah Jakarta Timur, sehingga berkurang sebanyak 4000-an pemilih. Di wilayah Jakarta Barat jumlah pemilih susut 6.798 orang. Tak dijelaskan berapa berkurangnya jumlah pemilih fiktif di wilayah Jakarta Pusat, Utara dan Selatan. Kalau dari 2 wilayah DKI itu saja sudah lebih dari 10 ribu pemilih fiktif yang bisa diredusir, entah berapa keseluruhan pemilih fiktif yang dicoret. Dari berita terakhir, lebih dari 21 ribu nama ganda yang dicoret. Itu yang “ketahuan” saja, yang tak ketahuan mungkin masih ada.
Jika pada Pilpres 2009 lalu, Mahfud MD sebagai Ketua MK kemudian memutuskan bahwa KTP bisa digunakan sebagai bukti untuk memilih. Jadi, meski namanya tak tercantum sebagai pemilih dalam DPT dan tak mendapatkan surat undangan untuk memilih, cukup dengan menunjukkan KTP saja warga bisa menggunakan hak suaranya.
Tapi pada Pilgub DKI kali ini justru lebih tidak tolerans. Meski seorang warga mampu menunjukkan KTP DKI, namun jika namanya tidak tercantum dalam DPT atau ia tidak mampu menunjukkan kartu pemilih atau surat undangan memilih, maka warga tersebut tak akan bisa memilih. Nah lho! Padahal, dari tayangan yang saya lihat di RCTI dan SCTV, ada beberapa warga yang mengeluh tak mendapatkan surat undangan sampai kemarin petang. Mereka yang diwawancarai secara acak itu bukan hanya warga kelas bawah yang tinggal di kolong jembatan lho! Tapi warga kelas menengah yang cukup terpelajar dan memiliki persyaratan administratif sebagai warga DKI, bahkan pada Pilgub 2007 dan Pemilu 2009 lalu tercatat sebagai pemilih tetap. Padahal, animo memilih warga Jakarta tahun ini lebih besar ketimbang tahun 2007,karena merasa calon yang bisa dipilih lebih beragam. Sungguh sayang jika niatan partisipasi politik masyarakat dikebiri karena tidak validnya DPT.
Salah satu kesamaan lain antara Pilgub DKI 2012 dengan Pilpres 2009, pasangan kontestan yang TIDAK MEMPROTES kisruhnya DPT adalah pasangan incumbent yang diusung oleh Partai Demokrat. Waktu itu pasangan SBY – Boediono yang diusung PD tidak memprotes DPT yang kacau massal, kali ini pasangan Foke – Nara yang juga diusung PD juga diam saja menyikapi banyaknya nama ganda dalam DPT.
Itulah kenapa saya katakan Pilgub DKI kali ini mengingatkan saya pada Pilpres 2009. Ada banyak kemiripan, mulai dari upaya menggiring opini agar event pemilihan ini cukup satu putaran saja, kisruhnya DPT sampai diamnya kontestan incumbent yang kebetulan diusung oleh parpol yang sama. Kebetulan?! Entahlah! Warga DKI yang lebih punya hak menilai. Kalau pilgub benar-benar terlaksana dengan jujur, sepertinya bakal 2 putaran. Saya hanya bisa mengucapkan “selamat memilih warga DKI”. Semoga Jakarta jadi lebih baik di tangan pemimpin yang tepat.
