Potensi pelanggaran pemilu setiap tahun selalu saja ada dan beberapa indikasi yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, Bawaslu membuat sebuah dasar hukum yang ditetapkan sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan adalah terdiri dari pasal 22E UUD 1945, pasal 347 ayat 1 UU No. 7 2017, pasal 201 ayat 8 UU No. 10 2016.
KEMBALI KE ARTIKEL
