Ahmad hadir sebagai perwakilan masyarakat yang memberikan data peserta Program Jaminan Sosial masyarakat lainnya. Data Ahmad menjadi pertimbangan agar tidak terjadi pendobelan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, dengan penerima manfaat program jaminan sosial lainnya.
Pada hari yang diundang, Ahmad datang mengenakan baju kemeja dan celana tisu terbaiknya. Pakaian kebesaran, yang sebelumnya hanya digunakan setiap perayaan besar keagamaan. Semua demi hadir dimusyawarah desa.
Pagi sekali Ahmad sudah bergerak menuju Kantor Desa BT. Karena jarak rumahnya dan kantor desa BT agak jauh, ia baru tiba persis di waktu mulainya kegiatan.
Alangkah kagetnya Ahmad ketika tiba di kantor desa, mendapati belum seorangpun yang datang. Ia menjadi orang pertama. Lebih cepat dari mereka yang mengeluarkan undangan kegiatan.
Walau agak lama menunggu, Ahmad tidak mempersoalkan keterlambatan peserta musyawarah itu; baik orang yang mengeluarkan undangan maupun para undangan lainnya. Itu karena Ahmad merasa menjadi orang penting yang diundang oleh desa.
Setelah hampir undur dua jam, akhirnya kegiatan musyawarah dimulai. Kegiatan tersebut dibuka oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Selanjutnya mereka melakukan verifikasi dan validasi calon peserta penerima BLT DD. Saat itu forum mulai panas. Ada sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota BPD, sangat ngotot memaksakan forum mengakomodir keluarganya menjadi calon penerima manfaat BLT DD.
Untuk memperkuat argumentasinya, ia selalu menggunakan pembenaran, dengan statusnya sebagai perwakilan dari masyarakat desa.
Padahal, arah argumentasi dan data nama yang diperjuangkan; sebenarnya ia lebih banyak bertindak bukan sebagai wakil dari masyarakat desanya, melainkan sebagai Badan Perwakilan Diri (BPD) dan keluarga-keluarganya.
Perwakilan dari pemerintah desa juga tidak mau kalah. Mereka juga memiliki perjuangan terselubung. Siapa lagi kalau bukan keluarga mereka.
Forum musyawarah tersebut, lebih tepatnya dijadikan sebagai kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan diri dan keluarga.
Rupanya masih ada beberapa orang yang ingin forum berjalan sesuai kebijakan. Penentuan calon penerima manfaat BLT yang sesuai dengan kriteria oleh pemerintah pusat.
Merasa tindakan tersebut mengancam kepentingan mereka (BPD dan oknum Pemerintah Desa), maka mereka melancarkan tuduhan yang mengada-ada. Bahwa, kriteria miskin tidak sesuai kondisi masyarakat. Yang berakibat pada data keluarga penerima manfaat yang salah.
Sebagai peserta yang baru hadir, Ahmad menyaksikan hal tersebut. Sungguh sebuah tontonan yang menarik baginya.
Perdebatan dalam musyawarah tersebut, pada akhirnya menjadi seperti persaingan di sebuah kandang binatang. Persaingan untuk menunjukkan siapa yang lebih berpengaruh.
Kalau sudah tidak berdaya, maka dicarilah kambing hitamnya. Mencari pihak yang bisa dipersalahkan. Bahkan kalau memungkinkan, "Kambing Hitam" tersebut harus dibunuh, agar kepentingan pribadi dan keluarga mereka, bisa terakomodir.
