Pemuda merupakan istilah yang kerap kali dikaitkan dengan metafora pejuang, aktivis, revolusioner, pergerakan dan istilah itu sering diperjual belikan pada momentum politik.
meminjam kutipan PRAMOEDYA Ananta Toer dalam wawancara dengan majalah Playboy Indonesia mengatakan, “Sejarah Indonesia itu sejarah angkatan muda. Angkatan tua itu jadi beban.” Menurut sastrawan besar Indonesia ini, hanya kalangan muda yang mampu menggerakkan sejarah, melakukan perubahan. Lihat saja tetralogi Buru yang mengisahkan tentang Minke, seorang murid sekolah menengah yang kemudian sadar akan posisi bangsanya lalu merintis pembangunan organisasi kebangsaan di Indonesia.
Tapi siapa, sih, pemuda Indonesia itu? Apakah pemuda sama dengan masa muda yang dibatasi umur? Apa dengan begitu politikus berusia muda lantas digolongkan sebagai wakil angkatan muda dalam politik nasional?
Menurut Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, berusia antara 16 dan 30 tahun. Menurut konsep ini, masa muda adalah masa peralihan dari dunia kanak-kanak ke dunia dewasa.
Dalam pembahasan ini mengerucut kepada bagaimana sih peran pemuda khususnya bagi kaum mudi atau perempuan dalam perpolitikan? jika kita berbicara tentang perempuan dalam dunia politik tentu bersinggungan dengan teologi feminisme. Pertama, mari kita bahas tentang Feminisme. Feminisme seperti halnya nasionalisme dan kapitalisme, adalah istilah modern atau produk dari era modern. Kata itu sendiri mengacu pada suatu ideologi yang terdiri dari berbagai ide yang digunakan untuk mendukung transformasi sosial. Pada akhir tahun 60-an, istilah "feminisme" digunakan untuk menggambarkan gelombang kedua gerakan perempuan. Dalam gelombang pertama, yang terjadi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, isu-isu perjuangannya meliputi perubahan posisi perempuan di masyarakat, emansipasi, kemandirian ekonomi, dan kerja. Gelombang kedua membahas hal-hal seperti perjuangan untuk mengubah aturan dan budaya masyarakat yang dikuasai oleh patriarkisme; upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif atau berbahaya dari pemikiran dualisme; dan keinginan untuk mengadopsi prinsip-prinsip moral. Intinya bahwa teologi ini menggoncangkan pandangan konservatif yang ada selama ini karena merekonstruksi simbol-simbol patriarki dan memunculkan perjuangan perempuan secara sosial politik.
Dalam dunia perpolitikan khususnya di Indonesia sendiri rata-rata diisi oleh laki-laki yang memegang kuasa dan kontribusi atas negara dan bangsa. Jika kita menarik sejarah dari perjuangan Ibu kita Kartini bahwa beliau memperjuangkan emansipasi wanita. Dalam sejarah budaya Jawa menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pria. Seolah hakikat dan takdir wanita hanya berkutat di sekitar sumur, dapur dan kasur dan tidak perlu berpendidikan tinggi. Hal ini dirasakannya tidak adil ketika wanita hanya dipandang remeh. Dalam diskusi dengan tokoh feminis Belanda Stella Zeehandelaar bahwa ia memiliki tujuan agar hak perempuan untuk mengikuti pendidikan setara dengan hak pendidikan untuk laki-laki. Hal ini menunjukan bahwa kita sebagai pemuda perempuan berhak untuk ikut terlibat dalam politik bangsa baik sebagai pemilih, pemimpin, atau aktivis.
Terinspirasi dari analisa Ien Ang tentang problematika inklusivitas dalam wacana feminisme poskolonial (Ang, 1995, in Lewis, 2003). Dalam tulisannya tentang politik perbedaan (politics of difference) dan feminisme poskolonial (1995), Ien Ang mengkritik konsep inklusivitas yang sebenarnya tidak serta merta dapat dipahami sebagai sesuatu yang positif bagi kelompok-kelompok marjinal. Ang menyatakan bahwa kelemahan terbesar dari konsep inklusivitas terletak pada ketidakmampuannya untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan yang menyebabkan kelompok-kelompok marjinal terpinggirkan pada awalnya. Ini berarti bahwa, asumsi perluasan ruang penerimaan terhadap kaum marjinal dalam kerangka inklusivitas tetap berdiri di atas landasan legitimasi yang menyebabkan mereka teralienasi sebelumnya.
Meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh wanita jika ingin menagih tentang kesetaraan gender khususnya dalam dunia perpolitikan ini, misalnya stereotip gender dan norma sosial seringkali menghalangi perempuan untuk memasuki dunia politik, dan bias gender dapat ditemui dalam pemilihan, kampanye, dan proses pengambilan keputusan politik. Pemberian dukungan finansial dan akses terhadap pendidikan politik juga menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, mendukung narasi yang lebih inklusif dan positif terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan politik dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap perempuan di politik.
Dalam ranah politik, kedudukan perempuan seringkali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang patriarki, di mana konstruksi sosial gender menempatkan mereka dalam posisi yang seringkali lebih rendah. Pemikiran Jacques Derrida, seorang filsuf postmodern, dapat dihubungkan dengan melihat bagaimana struktur kekuasaan dan bahasa memainkan peran dalam mengeksploitasi dan membatasi perempuan.
Jika laki-laki lebih dominan dalam proses perumusan kebijakan, ini dapat menggambarkan ketidakprofesionalan yang lebih dalam dalam hal pengaruh politik. Menjadi perhatian khusus bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan, karena implementasi yang adil dan inklusif juga menjadi faktor penting dalam mencapai kesetaraan gender. Setelah muncul banyak sekali tuntutan agar perempuan memiliki kuota tersendiri dalam keterlibatannya di dunia politik, Indonesia kemudian menjamin keterwakilan perempuan dalam sejumlah undang-undang.
