Alasan pertama adalah masalah kompetensi. Anda bisa bayangkan, DPR itu terdiri dari 11 Komisi yang membidangi bidang-bidang tertentu sedangkan DPR yang terdiri atas 10 partai hanya memiliki jumlah anggota yang terbatas. Bidang-bidang ini harus diisi dengan orang2 yang sangat kompeten,nggak bisa main-main, ini levelnya udah nasional. Pertanyaannya apakah mereka punya kompetensi dan apakah mereka ditempatkan sesuai dengan komptensi mereka? Jawabannya tidak, mereka ditempatkan berdasarkan kepentingan, kemudian bagi-bagi jabatan, kompetensi itu nomor sekian. Jika anggota-angota DPR menempati komisi yang bukan bidangnya, terus kerja apa yang mau diharapkan? Akhirnya, anggota DPR itu jadi petugas partai, pernyataan mereka untuk memperjuangkan kesejahteraaan rakyat adalah omong kosong. Makanya DPR itu yang terlihat hanya segelintir orang yang pintar ngebacot, seperti Fadli Dzon, Fahri Hamzah dan sebagainya. Padahal, anggota DPR itu berjumlah 560, pertanyaanya yang lain kemana? yang lain itu nggak bisa ngebacot dan nggak punya kompetensi. Makanya produktivitas DPR itu sangat rendah. Akibatnya, DPR cuma tukang kritik yang nggak bisa kasih solusi karena mereka nggak punya kompetensi. DPR seharusnya bukan hanya sebagai tukang kritik pemerintah,tapi mitra solusi juga. Itu kalau mau menyejahterakan rakyat.
Alasan kedua, mereka tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Coba Anda amati? Apa yang mereka kerjakan? Berita-berita DPR tentang apa? 90% tentang konflik mereka, berebut kursi dan sebagainya tentang internal DPR itu sendiri. Sekarang mereka main kubu-kubuan, untuk kubu KMP jelas sekali mereka punya yang niat busuk untuk kepentingan mereka sendiri. KMP memperjuangkan pilkada lewat perwakilan. Pertanyaannya, apakah itu masalah yang di masyarakat? Bukan, itu masalah kubu KMP yang peluangnya kecil kalau pilkada dilakukan secara langsung, ini adalah strategi licik mereka untuk menduduki kepala-kepala daerah. Jadi omong kosong mereka mereka memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Alasan ketiga, DPR merupakan perwakilan partai. Jelas sekali ini terlihat, anggota DPR yang tidak sejalan dengan partai akan terancam di-recall oleh partai. Sekarang Anda bayangkan, mereka dipilih oleh rakyat, tapi bisa ditarik atau dipecat oleh partai. Oleh sebab itu anggota DPR akan lebih patuh ke perintah partai dibandingkan keinginan rakyat. Di sini partai lebih berkuasa dibandingkan rakyat. Jadi kemarin itu suara rakyat itu cuma digunakan sebagai perantara untuk memuluskan ke DPR.
KEMBALI KE ARTIKEL
