Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.
Sebelumnya saya minta maaf kepada siapapun yang merasa terkait dengan tulisan ini. Dan mohon tulisan yang murni merupakan pemikiran saya saja tidak termasuk kejahatan ITE atau kejahatan dalam bentuk apapun yang tidak baik. Jika ada manfaatnya mungkin bisa diterima atau dengan apapun modifikasinya agar lebih baik, dan jika salah mohon diabaikan saja tulisan ini.
Sudah sejak lama saya memiliki banyak pertanyaan mengenai DEMOKRASI di Indonesia, negeri saya tercinta. Saya lahir di jaman orde baru dimana Demokrasi menjadi harga mati dan dengan system yang dikendalikan begitu rapi (ini hanya perasaan yang saya rasakan saja, belum tentu sama untuk yang lain) sehingga waktu itu saya rajin membeli koran Kompas untuk saya kliping tentang mentri-mentri setiap Pelita (Pembangunan Lima Tahun) karena waktu itu kita diminta untuk menghafalkan mereka baik dalam pelajaran rutin atau pun juga lomba siswa seperti cepat tepat dll.
Model penerapan Demokrasi tersebut berkembang dengan bergantinya presiden-presiden di Indonesia.
Media yang sebelumnya merasa terkekang karena sudah banyak pembatasan-pembatasan dalam prakteknya akhirnya menjadi liar dan juga (maaf) dijadikan jalan untuk memblow up atau mempopulerkan seorang sosok di Indonesia. Namun seperti tulisan saya yang lain, tidak garus dengan memiliki media untuk mengcover media. Anda dekat dengan media, dia akan membantu anda, kurang lebih demikian.
Terlepas dari itu semua, saya kadang berpikir apakah pernyataan Mahatir dan Lee Kwan Yew benar bahwa Demokrasi itu tidak sesuai untu Asia Tenggara? Namun saya masih ragu sebab pernyataan itu dianggap HARAM diungkapkan di Indonesia. Belum ada tokoh atau pun orang yang berpangaruh di Indonesia yang berani menyatakan bahwa kita harus merubah system kita dari Demokrasi seperti saat ini.
Kiranya mungkin untuk mengatasi masalah diatas gimana jika kita namai saja dengan Reformasi Demokrasi, Jika UUD saja boleh di amendment maka seharusnya system pun dapat.
Dengan pola seperti saat ini, saya masih termasuk person yang cukup atau sangat pesimis dengan perubahan ke arah yang lebih baik di negeri Indonesia. Siapapun ia akan memiliki tanggung jawab moral atau bahkan materi kepada partai yang membuat nya di posisi saat ini, apapun itu posisinya. Disamping itu di wilayah tertentu (khususnya DPR baik pusat maupun daerah) mereka memiliki kewajiban juga untuk mengembalikan modal mereka sampai mereka di posisi tersebut. Modal itu ada yang kasih untuk partai pendukung, bikin baliho, uang perkenalan, cendera mata, leaflet, brosur, spanduk, team untuk itu, dan lain-lain.
Pernah saya tulis juga, bagaimana jika hanya pemilihan Presiden saja yang kita lakukan langsung atau dengan Pemilu. Untuk yang lainnya kita rombak saja.
Anggota DPR merupakan hasil rekrut lulusan terbaik negeri ini. Tentu saja pada prakteknya kita dapat percayakan rekruter adalah orang yang sudah dipercaya masyarakat dan dengan kriteria tertentu (detailnya lebih baik dibahas lebih lanjut dengan ahli terkait).
Nah, sementara anggota DPR sendiri akan dipilih seperti halnya rekruitmen karyawan, komisi-komisi akan diisi oleh lulusan terbaik dengan standard tertentu dan sesuai dengan bidangnya. Sehingga nanti komposisi setiap komisi akan diisi oleh lulusan setiap bidang study yang diperlukan. Dengan ini DPR akan diisi oleh orang yang bukan memakai sekian tahun masa jabatannya untuk belajar dahulu. Artis atau tukang sayur yang beruntung harus belajar tentang hal tertentu akan menjadi lebih memakan biaya yang semuanya itu pun masih dibiayai rakyat.
Dengan pola seperti sekarang (maaf) anggota dewan yang terhormat menduduki pos-pos nya karena memang dicocokan dengan kaliber sebelumnya, sehingga itu menjadi alibi, namun (maaf lagi) akan tidak sedikit yang tidak sesuai bidang yg dipahaminya, dan itu akan memakan uang rakyat juga untuk akselerasinya.
Saat ini lulusan S1 di Indonesia sudah cukup banyak jika ada data statistikya kiranya akan lebih mendukung. Tingkat sarjana yang tidak bekerja pun cukup banyak, namun menjadi dewan ini bukan solusi agar yang nganggur jadi kerja, tapi kiranya ini menjadi alternatif yang baik sehingga mereka memiliki target lain yang notabene akan menjadi hal baru di negeri kita.
Seorang Sarjana yang katakan awal kerja digaji 3 juta Rupiah maka akan sangat tertarik jika dibei gaji katakan 8 juta atau let say 10 jt, sebab di http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-pejabat-negara-ri/tunjangan-anggota-dpr gaji seorang anggota dewan bisa mencapai 50 jt atau lebih. Nah dari sisi itu saja penghematan anggaran sudah cukup terasa. Selanjutnya dapat diterapkan Reward and Punishment sehingga mereka lebih terpacu lagi untuk berprestasi.
Dengan konsep di atas, yang akan menjadi list selanjutnya yang memerlukan penelaahan jalan keluar serta prosesnya adalah:
- Penentuan rekruter serta kriteria dan transfaransi proses yang juga dipublikasi. Ini akan menjadi referensi masyarakat untuk tahu ataupun nanti untuk yang akan lulus menjadi bekal persiapan mereka
- Penilaian sehingga ada transfaransi untuk reward and punishment untuk prestasi mereka
- Masa kerja atau jenjang karir seperti apa perlu mendapat perhatian lebih agar juga menjadi barometer dan motivator tersendiri.
- Detail tugas, wewenang dan yang lainnya perlu dilakukan. Dan sepertinya masih banyak list lagi yang perlu mendapat perhatian sebab dengan keterbatasan ilmu saya untuk ini.
Namun dengan itu semua, sepertinya kita tidak lagi memelukan pola kepartaian. Kembali, apakah ini Haram jika dilakukan (atau mungkin ada yg bilang itu sih bukan demokrasi), enah apa namanya yang jelas saya memimpikan perubahan lebih baik di negeri saya dengan orang-orang nya yang menjadi penggerak bangsa. Bukan dengan program yang seakan merakyat tapi sesungguhnya mencekik mereka.
Kiranya konsep sederhananya seperti itu walaupun pada prakteknya tidak akan sesederhana tulisan ini, namun minimal solusi sederhana coba saya utarakan di sini.
Semoga bangsa saya tercinta semakin menemukan jalannya untuk menjadi bangsa yang terbaik, inshaAllah.
Terima kasih, wassalamuálaikum
