Publik terus menerus mengritik dan menuntut perbaikan kinerja dan perilaku anggota Dewan atau lembaga legislatif, baik di tingkat pusat [Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)] maupun di tingkat daerah [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota]. Kenyataannya, belum seluruh anggota Dewan memiliki pertanggungjawaban atau akuntabilitas publik.
