Ketua Panitia Khusus Dana Bagi Hasil (Pansus DBH) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) John Pieris (senator asal Maluku) menyatakan bahwa DPD memperjuangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Kami berkesimpulan, dana bagi hasil sangat merugikan daerah, terutama daerah penghasil sumberdaya alam, termasuk bagi hasil pajaknya. Rezim hukum dana bagi hasil tidak berpihak ke daerah. Kami memperjuangkan revisi beberapa pasal dalam undang-undang perimbangan keuangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) seperti Pasal 11-24,” ia menegaskan.
