Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menghimpun masalah kepegawaian menyangkut pemutasian dan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah yang terindikasi melanggar peraturan. PAP DPD menyampaikannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) ketika rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPD, Rabu (7/3). Acara dipimpin Ketua PAP DPD Farouk Muhammad.
