Elite Parpol Pusat, Belajarlah Cara Berdemokrasi ke Daerah

Di beberapa daerah baru saja melaksanakan hajatan demokrasi berupa memilih calon pemimpinnya masing-masing yang sukses besar nyaris tak ada gejolak kecuali satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih terjadi sengketa hasil pemungutan suara yaitu di Kabupaten Gowa. Selebihnya kompak manis siap menang dan siap kalah. Yang menang menyapa yang kalah, dan yang kalah mengucapkan kepada yang menang atas keberhasilannya dan berani mengatakan yang terpilih memang yang terbaik. Yang kalah juga harus menyadari legowo karena belum terpilih dan siap untuk maju pada pilkada berikutnya. Itu terjadi di daerah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan tingkat Kota. Pada Pilkada Serentak 2015 yang baru lalu, berpolitik sangat cair tidak terjadi sekat-sekat yang membatasi antara KIH dan KMP seperti yang ada di tingkat pusat, mereka bisa menyatukan diri meski beda pandangan politiknya untuk mengusung bersama-sama calon Kepala Daerah pilihan mereka. Politisi daerah berkomitmen sungguh-sungguh ingin mambangun daerahnya, baik dari unsur KIH dan KMP bersatu padu bersinergi tidak ada lagi sekat politik, etnis dan agama, dan itulah sejatinya karakter Indonesia asli gotong royong secara politik, paling tidak belum terkontaminasi unsur jahat yang ingin memecah belah bangsa. Lantas bagaimana dengan cara berdemokrasi orang-orang di tingkat pusat yang katanya terpelajar, terdidik dan tahu peraturan dan perundang-undangan serta mengaku paling  santun itu? Bak bumi dan langit tanpa malu dan cuek habis dengan cibiran rakyat sambil mempertontonkan culas dan arogannya sambil melemparkan tuduhan kepada kelompok lawan berbuat curang secara sistematis, masif dan terstruktrur. Ternyata tuduhannya semua tidak terbukti setelah fakta persidangan di Mahkamah Konsitusi digelar yang dikuatkan dengan hadirnya saksi-saksi dan katanya ratusan kontainer barang bukti sudah disiapkan pula. Itu menandakan bahwa elite politik pusat belum siap secara mental untuk berdemokrasi secara fair yang siap menang dan siap kalah. Bahkan sampai sekarangpun elite beserta pengikutnya masih belum rela megakui kekalahan dan masih uring-uringan tanpa sebab sehingga rakyat menjadi korban akibat saling sandera kepentingan termasuk sidang penetapan menentukan anggaran yang akan dipergunakan oleh pemerintah untuk keperluan pelayanan seluruh rakyat.