Semula panjang jembatan direncanakan 3,5 kilometer, namun dikarenakan untuk menghindari kawasan cagar alam di sekitar lokasi, panjang jembatan berubah menjadi 3,6 kilometer.
PT SILO selaku penyandang donasi rencana pembangunan jembatan yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 2 trilyun itu bukan tanpa sebab. PT SILO yang bergerak dalam bidang pertambangan bijih besi di Pulau Sebuku (salah satu kecamatan di Kotabaru) ini meminta konpensasi ijin eksploitasi daratan Pulau Laut untuk tambang batubara. Dan menurut pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru, mereka sudah memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Operasi Produksi. Ini artinya pihak PT SILO sudah siap action melakukan penambangan. Namun hingga kini PT SILO belum action, masih menyelesaikan Analisis Dampak Lingkungan.
Rencana pembangunan jembatan yang melintasi Selat Laut yang sering dilayari kapal-kapal besar terutama pengangkut batubara, serta ramai dengan lalulintas tongkang bermuatan emas hitam ini, kembali mencuat dengan adanya pemberitaan pihak Pemkab Kotabaru mengusulkan dana pembangunannya dari APBN dan APBD Propinsi Kalsel. Salah seorang anggota DPRD setempat menganggap wajar bila didanai oleh Pemerintah Pusat dan Pemprop, karena kontribusi Kotabaru yang cukup besar mengisi pundi-pundi kas kedua level pemerintahan itu.
Lalu bagaimana dengan dana anggaran yang dipersiapkan PT SILO untuk keperluan pembangunan jembatan tersebut ? Beberapa pihak menyebut bisa saja digunakan untuk keperluan membangun fasilitas umum lainnya. Sementara itu ada pula pihak yang menuding pembangunan jembatan itu sarat dengan berbagai kepentingan politik menjelang Pemilu April 2014 mendatang.
Masyarakat Kabupaten Kotabaru pasti tak berharap macam-macam selain jembatan tersebut cepat terealisasi pembangunannya. Sebab dengan adanya jembatan itu terbentang diatas Selat Laut, akan memudahkan warga pergi ke pusat kabupaten untuk mengurus berbagai ke keperluannya. Selama ini warga mengandalkan kapal motor penyeberangan (ferry) untuk tiba di daratan Pulau Laut. Selain itu bisa menggunakan kapal motor dan speedboat.
Jika dana pembangunan jembatan tersebut diusulkan dibiayai dari kocek APBN dan Pemprop, ini artinya akan ada kajian baru yang tentunya memakan waktu. Bukan masalah waktu yang menunda angan warga di Kabupaten Kotabaru, namun apakah usulan tersebut diterima ? Jika tidak, maka angan jembatan yang menghubungkan antara daratan pulau Kalimantan dengan daratan Pulau Laut hanya tinggal cerita fiksi saja.
*Sumber : Antara, Radar Banjarmasin, Jurnalisia Online