Ikom.umsida.ac.id - Upaya revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah digodok oleh DPR menuai tanggapan kritis dari akademisi. Dr. Sufiyanto, dosen komunikasi politik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) dan Direktur The Republic Institute, menyoroti bahwa revisi ini diduga merupakan langkah untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan lebih banyak calon kepala daerah tanpa perlu didukung kursi di DPRD. Menurut Sufiyanto, langkah ini menjadi sinyal kuat adanya upaya dari kelompok politik tertentu untuk mengatur jalannya Pilkada, khususnya melalui penciptaan kondisi di mana calon tunggal menjadi dominan di berbagai daerah.
KEMBALI KE ARTIKEL
