Aktivis lingkungan kemudian menyalahkan pemerintah, pelaku bisnis, dan petani karena dianggap sudah merusak alam. Padahal pihak yang disalahkan merasa sudah melakukan pekerjaannya dengan benar. Inilah yang terjadi di Indonesia dan Brasil sebagai negara dengan agribisnis yang berkembang pesat.
Keseimbangan
Pertengahan April 2014 lalu, Indonesia kedatangan seorang ahli hukum lingkungan asal Brasil, Antonio Herman Benyamin. Dalam seminar “Trends in Enviromental Law; A Comparative Perspective” di Jakarta, Benyamin menegaskan pentingnya pembangunan yang berdasarkan keseimbangan ekologi di sebuah negara.
Besarnya sorotan dunia terhadap kerusakan alam di Indonesia dan Brasil memang seringkali menimbulkan perdebatan lingkungan VS pembangunan. Mana yang harus diutamakan?
Hakikatnya, dalam kehidupan bernegara, manusia butuh pembangunan untuk kesejahteraan. Maka dimanfaatkanlah sumber daya alam. Tapi pengelolaan pembangunan yang buruk seringkali berujung pada eksploitasi dan bencana.
Sementara lingkungan, tak hanya terdiri dari materi berupa tanah, air, hewan, atau hutan. Di sekelilingnya juga terdapat kehidupan manusia yang kita sebut lingkungan sosial, termasuk kegiatan pembangunannya. Keduanya memiliki keterkaitan, yang jika berjalan dengan baik disebut sebagai keseimbangan ekologis. Inilah yang sering dilupakan manusia.
Mengenai pihak yang disalahkan lantaran kerusakan lingkungan, ambil contoh para petani plasma sawit di Riau yang tergabung di KUD (Koperasi Unit Desa) Bhirawa Bakti. Saat dikunjungi lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing pada 2012 lalu, para petani mengeluh kesal karena terus dituduh merusak lingkungan.
Sebagai bantahan, mereka menjelaskan prosedur penanaman sawit ramah lingkungan yang mereka terapkan seperti pelaksanaan Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT) untuk menghindari pemakaian pupuk kimia.
Dengan mengadopsi sistem pengelolaan ramah lingkungan, KUD Bhirawa Bakti yang meraih keuntungan bersih sebesar Rp. 1,8 milyar di tahun 2011 itu berhasil mendapatkan penghargaan dari Dinas Koperasi sebagai koperasi dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) terbesar.
Keluhan senada juga dilontarkan Katia Abreu, pengusaha peternakan sekaligus senator asal Brasil yang berambisi membawa negaranya mengalahkan Amerika Serikat sebagai penghasil pangan terbesar di dunia (saat ini Brasil ada di peringkat kedua).
Perempuan yang memimpin Confederation of Agriculture and Livestock (Konfederasi Agrikultur dan Peternakan di Brasil) itu bahkan tak keberatan dijuluki “chainsaw queen” dan “Miss Deforestation” oleh para aktivis lingkungan karena pengaruhnya “melonggarkan” ketatnya hukum lingkungan di Brasil. Akhirnya Abreu “menang” atas upayanya “melawan” para aktivis lingkungan itu, dilatarbelakangi situasi ekonomi Brasil yang kian tergantung pada sektor agribisnis.
Namun sebesar apapun ambisi Abreu meningkatkan potensi agribisnis Brasil, dia tetap mendukung gerakan penyelamatan hutan demi memulihkan reputasi buruk negaranya sebagai perusak lingkungan peringkat pertama dunia.
"Kita (Brasil) punya semua elemen penting: air yang melimpah, teknologi canggih, dan tanah yang luas untuk produksi. Berdasarkan hal itu, kita bisa jadi nomor satu tanpa perlu menebang pohon,” ujar Abreu.
Apa yang dikatakan Abreu sesuai dengan teori Wolfgang Sachs bahwa manusia akan selalu mengaitkan ekologi dengan ekonomi. Namun tetap harus diingat, bahwa sumber daya alam bukanlah tak berbatas. Seperti yang ditegaskan Antonio Herman Benyamin dalam seminarnya, pembangunan berkesinambungan memerlukan keseimbangan ekologis.
Hanya saja, selama ini keseimbangan ekologis dianggap tak lebih dari sekedar mitos. Untuk itu, supaya tidak menimbulkan kerugian pemanfaatan sumber daya alam, harus dibarengi dengan penegakan hukum, pengawasan, serta penggunaan teknologi yang tepat dalam pengelolaannya.
