Hal ini disampaikan Johari dalam pelaksanaan debat yang digelar KPU Anambas, Kamis, (31/10).
"Kami akan memberika teladan kepemjmpinan dalam rangka penegakkan hukum di wilayah Anambas," kata Johari.
Menurut dia, seluruh orang, semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakkan hukun.
"Barang siapa yang bekerja tidak betul, nantinya harus ditindak. Tidak boleh ada KKN. Tidak pandang bulu harus di tindak," tegas Johari.
Selain itu, ia mengingkat kepada seluruh aparatur negara yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Anambas untuk tidak menggunakan daerah untuk kepentingan provadi.
"Tidak boleh ada 1 rupiah pun digunakan kepentingan pribadi. Harus digunakan kepentingan masyarakat," pungkas Johari
