Politisasi Birokrasi dan Oligarki Politik
Salah satu tanda melemahnya demokrasi dalam Pilkada Serentak 2024 adalah politisasi birokrasi yang semakin kentara. Birokrasi, yang seharusnya netral dan berfungsi sebagai pelayan publik, sering kali dimanfaatkan oleh elite politik untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak kasus, pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) kerap dipaksa untuk mendukung kandidat tertentu yang diusung oleh partai berkuasa. Hal ini tidak hanya merusak netralitas birokrasi, tetapi juga mengurangi kualitas demokrasi karena pilihan politik rakyat menjadi terdistorsi oleh kekuasaan birokrasi yang berpihak.
Selain itu, oligarki politik menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Ketergantungan yang berlebihan pada donatur besar atau pengusaha untuk mendanai kampanye politik telah membuat demokrasi Indonesia semakin terkekang oleh kepentingan ekonomi segelintir orang. Keterlibatan mereka dalam proses pilkada tidak hanya mempersempit ruang bagi calon independen, tetapi juga memperkuat status quo kekuasaan elit.
Selanjutnya adalah fenomena dinasti politik juga menjadi ancaman nyata bagi demokrasi Indonesia. Pilkada Serentak 2024 bukan tidak mungkin akan kembali diwarnai oleh kemunculan kandidat-kandidat yang berasal dari keluarga elite politik yang sudah lama berkuasa.Â