Demokrasi diharapkan menjadi sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan keadilan sosial, terutama melalui representasi politik yang inklusif. Namun, di banyak negara demokratis, termasuk Indonesia, kesenjangan sosial masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan representasi politik yang adil. Kesenjangan ini tidak hanya memengaruhi distribusi sumber daya, tetapi juga partisipasi politik masyarakat miskin, yang sering kali termarjinalkan dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, partai politik memiliki peran krusial sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi, partai politik, dan kesenjangan sosial, serta mengeksplorasi langkah-langkah strategis untuk menciptakan representasi politik yang lebih inklusif.
KEMBALI KE ARTIKEL
