Teman-teman seperhimpunan,pada tanggal 24 April lalu, kami dari Jerman sepakat menolak kedatangan para Wakil Rakyat yang kembali menghamburkan-hamburkan uang rakyat untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Setelah membacakan pernyataan, kami menegaskan protes kami dengan melakukan aksi walk-out. Saya yakin banyak teman-teman yang mempertanyakan alasan di balik aksi kami. Silakan baca keterangan kami mengenai itu di rilis pers di bawah ini.Apabila ada yang menanyakan, "Ko gak dialog sih?"Percayalah, itu sudah kami lakukan dulu-dulu. Dialog bukan satu-satunya jalan; terkadang aksi juga perlu dilakukan. Perlu dicatat, kami tidak pergi begitu saja tanpa mengharapkan tanggapan. Sebelum pergi, kami telah meninggalkan alamat email supaya mereka bisa mengontak kami. Kami ingin mereka berpikir sebelum menjawab; karena bukan ocehan diplomatis yang negeri ini butuhkan, tetapi perbaikan dan peningkatan...Sebetulnya memang tidak perlu banyak dilakukan diskusi untuk memenuhi tuntutan kali ini. Transparansi, Laporan, Keprihatinan. 3 hal sederhana yang seharusnya sudah mereka pegang baik-baik ketika duduk sebagai Wakil Rakyat. Anggaplah aksi kami ini sebagai salah satu cara mengingatkan; untuk sedikit "menampar" mereka yang tertidur.Rilis pers bisa teman-teman temukan lewat 3 cara. Baca langsung di bawah ini, di attachment, atau di website PPI Jerman.Untuk yang ingin lihat video rekamannya, silakan lihat lampiran.A.n PPI Jerman,Salam hangat,Hartono Sugih************************** Berlin, 26 April 2012Nomor : 054/II-F-1/PR-PPIJ-201012/25042012Lampiran : Link Video Pernyataan PenolakanPerihal : Rilis Pers Penolakan PPI Jerman Atas Kedatangan Komisi 1 DPR-RI
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, bersama dengan PPI Berlin, dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman, menolak kedatangan Komisi 1 DPR-RI yang datang ke Jerman. Untuk mendiskusikan dan merumuskan pernyataan penolakan ini, PPI juga mengajak berbagai organisasi dan elemen masyarakat, namun ketiga organisasi inilah yang bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Penolakan ini disampaikan secara bersama oleh para mahasiswa-mahasiswi yang hadir di acara tatap muka dengan para wakil rakyat. Acara tersebut berlangsung di KBRI Berlin, dengan dihadiri oleh para anggota DPR-RI Komisi 1 beserta keluarga dan rombongan, para pejabat dan staf KBRI-KJRI Jerman, juga sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat setempat.
Ada pun anggota-anggota DPR yang hadir pada saat itu adalah:
H. TRI TAMTOMO, SH; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF,M.SI; Fraksi Partai Demokrat
H. HAYONO ISMAN. S.IP, Fraksi Partai Demokrat
VENA MELINDA, SE.; Fraksi Partai Demokrat
AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus; Fraksi Partai Golongan Karya
Drs. H.A. MUCHAMAD RUSLAN; Fraksi Partai Golongan Karya
IR. NEIL ISKANDAR DAULAY; Fraksi Partai Golongan Karya
TANTOWI YAHYA; Fraksi Partai Golongan Karya
YORRYS RAWEYAI; Fraksi Partai Golongan Karya
LUTHFI HASAN ISHAAQ, MA; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Sebelum pernyataan dikeluarkan, seorang mahasiswa sempat mengutarakan pertanyaan retoris untuk menyentil kedatangan Komisi 1, antara lain mempertanyakan sikap anggota DPR yang senang berbondong-bondong keluar negeri bak orang desa rindu ke kota, apalagi dengan ekstra membawa keluarga dan rombongan yang dipastikan akan mengganggu kinerja perwakilan RI setempat, misalnya yang paling nyata adalah pelayanan imigrasi. Perlu diperhatikan, setiap keluarga tamu negara mendapat pelayanan yang sama dengan tamu negara yang sebenarnya. Dengan sumber daya KBRI yang terbatas, apa lagi dengan dikuranginya anggaran untuk perwakilan RI oleh Pusat sebanyak 37%, maka bisa dibayangkan betapa terganggunya kinerja perwakilan RI yang kedatangan rombongan wisatawan negara. Kunjungan kerja tentu saja baik, selama itu transparan, efektif, dan efisien. Mengikuti rentetan pertanyaan retoris tersebut, pernyataan pun kemudian dikeluarkan.
Dalam pernyataan penolakanya, PPI Jerman, PPI Berlin, dan NU menuntut tiga hal, yaitu transparansi, laporan, dan pengertian dari para wakil rakyat, yang mana dalam pernyataan mereka dijabarkan sebagai berikut:
- Transparansi dari setiap anggota DPR RI mengenai agenda kunjungan ke luar negeri beserta biaya yang akan dikeluarkan. Informasi tersebut harus dipublikasikan paling lambat 1 bulan sebelum keberangkatan.
- Melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada rakyat melalui website DPR RI dan media massa.
- Pengertian Ibu Bapak wakil rakyat untuk tidak menghamburkan uang rakyat dengan terbang ribuan kilometer untuk Rapat Dengar Pendapat dengan KBRI dan KJRI. Hal ini bisa dilakukan lewat tele-konferens, atau ketika pejabat-pejabat KBRI dan KJRI berada di Jakarta.
