Jokowi tidak pernah merasa "merendahkan" ARB (Golkar), buktinya Jokowi yang mengambil inisiatif ketemu ARB setelah Pileg Jokowi bertemu Ketum Nasdem dan Ketum PKB
Pemilihan Waktu Deklarasi tgl 14 Mei 2014 ditentukan karena Mitra Koalisi memastikan bahwa pasca perhitungan dan pengesahan perolehan suara setiap partai telah cukup memenuhi syarat pencapresan minimal sesuai ketentuan UU yakni 34,71% > 25%. Artinya jika rujukannya syarat minimal 25% maka gabungan PDI Perjuangan, Nasdem dan PKB telah cukup. Hal ini dapat kami pahami karena rentang waktu dan lobby politik yang telah dibangun lintas partai hanya dengan Nasdem dan PKB yang telah tercapai "kesepakatan" dukungan tanpa syarat menerima Jokowi sbg Capres. Sementara dengan ARB tetap bersikukuh atas hasil Rapimnas bahwa Golkar sudah memiliki Capres sendiri. Dan ARB pun mencoba membangun kesepakatan politik dengan berkunjung ke Prabowo. Dan pada saat yang sama deklarasi di Lenteng Agung, ARB menghadap SBY.
Tidak ada hal yang aneh saat deklarasi PDI Perjuangan, Nasdem dan PKB hanya karena "posisi" tempat duduk. Seingat saya dari kiri ke kanan Sekjen Nasdem, Sekjen PKB, Ketum PKB, Ketum Nasdem, Ketum PDI Perjuangan, Ketua Bapilu, Capres Jokowi, Sekjen PDI Perjuangan. Dan ini harus dipahami sebagai "Deklarasi Koalisi Partai" sebagaimana undangan yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, karena Deklarasi Capres dalam kesederhanaan telah dilaksanakan saat Jokowi di rumah Si Pitung 14 Maret 2014. Sehingga bagi kami posisi Jokowi bukanlah di "pojok"/dikesampingkan. Dan wajar sebagai partai pengusung utama Capres ada tambahan hanya 1 kursi Ketua Bapilu diluar Ketum dan Sekjen dan tidak ada "keterpaksaan" Sekjen PDI Perjuangan menjadi pembawa acara. Justru Sekjen PDI Perjuangan sebagai tuan rumah penting memandu acara tersebut karena alasan strategis dan disiarkan secara langsung oleh stasiun TV, tidak menyerahkan kepada MC.
Untuk diketahui bahwa petinggi PDI Perjuangan yg lain (Ketua-ketua dan Wasekjen) ada di belakang panggung menyaksikan Live MetroTV di ruang lobby kantor PDI Perjuangan mengingat panggung deklarasi terbatas untuk memberi kesempatan kepada Pihak mitra Koalisi (berdiri dibelakang Ketum, Sekjen, Capres).
Tidak ada yang salah dengan logo PDI Perjuangan lebih besar dibandingkan Nasdem dan PKB karena PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu legislatif dan partai pengusung utama Capres Jokowi.
Pasca pencapresan dengan surat mandat bertulis tangan Megawati, Jokowi telah diberikan mandat untuk membangun komunikasi politik dengan tokoh-tokoh partai, politisi senior diluar struktur partai serta tokoh masyarakat lainnya. Dan membaca pengalaman Jokowi di Solo dan Jakarta saya bisa menilainya bahwa Jokowi seorang yang punya dedikasi, patuh dan loyal kepada pimpinan partai dimana dia bernaung, bukan ambisi Jabatan. Oleh karena itu pemberian mandat oleh Megawati ini dimaknai sebagai "penugasan" sebagai kader partai yang mempercayakan nasib bangsa ini kedepan dalam pertarungan Pilpres. Ini meyakinkan saya bahwa keputusan Megawati memberikan mandat ini sudah "clear" bahwa Jokowi bukan "boneka" Megawati. Sehingga opini bahwa Jokowi akan dikendalikan Megawati jika ia jadi presiden adalah "sangat keliru". Tidakkah anda perhatikan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta keputusan-keputusan Jokowi sangat merdeka dan independen?
Apalagi hanya meninterpretasikan urutan pidato politik saat Deklarasi Koalisi Parpol adalah "keliru". Harusnya Jokowi terakhir sebagai capres, namun Megawati yang terakhir.
Megawati diposisi terakhir berpidato hanya mengingatkan agar Jokowi berhati-hati dalam membangun komunikasi politik karena bagaimanapun Megawati sudah mengalami manuver-manuver para politisi di negeri ini sejak era Orde Baru (hati-hati dengan politisi yang main di tikungan). Tentu Megawati tidak ingin mengulang sejarah tahun 1999 dimana PDI Perjuangan menang pemilu namun gagal meraih kemenangan Presiden.
Dan Megawati menyampaikan bahwa Jokowi sebagai "petugas partai" lebih kepada mengingatkan agar ajaran Trisakti Soekarno sebagai visi perjuangan partai harus dapat diaktualisasikan jika kelak dipercaya rakyat Indonesia sebagai presiden 2014-2019.
Sebagai seorang negarawan Megawati masih mau menerima secara "khusus" kehadiran ARB pasca deklarasi. Artinya Megawati masih membuka pintu kerjasama politik yang ditawarkan ARB sepanjang demi kemajuan bangsa dan telah diputuskan melalui forum Rapimnas yang akan digelar Golkar 18 Mei 2014. Karena bagaimanapun juga Megawati paham di Golkar ada lebih dari dua faksi.
Dan tentu tidak ada hal yang aneh saat konferensi pers usai ARB bertemu Megawati dan Puan, ARB ditemani Sekjen dan Bendahara Golkar, PDI Perjuangan hanya menghadirkan Sekjen dan Ketua Bappilu tanpa Megawati.
