Perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk pelayanan bagi penyandang disabilitas. Penyandang   disabilitas   menurut   Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  yaitu  diartikan  sebagai   orang   yang   mengalami   keterbatasan  fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan   dapat   mengalami   hambatan   dan   kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Aziz, Penyandang disabilitas   dibagi   menjadi   empat  yaitu:  tunanetra (gangguan  penglihatan), tunarungu (gangguan  pendengaran), tunadaksa (kelainan anggota tubuh), dan berkelainan mental.
KEMBALI KE ARTIKEL