Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK) mulai dikenal masyarakat umum dan menjadi sorotan penting dalam perjalanan pengadilan konstitusi di Indonesia melalui sengketa hasil pemilu. MK telah memainkan peran kunci dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu di Indonesia. Keputusan MK ini telah membantu menjaga integritas dan legitimasi pemilu, serta menunjukkan pentingnya pengadilan konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan politik. Ini menjadi bukti bahwa pengadilan sudah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia secara luas. Mengapa Mahkamah Konstitusi Indonesia begitu penting bagi negara kita yang mengalami transformasi menuju negara konstitusi demokratis? Dari perspektif politik, Mahkamah Konstitusi telah berperan dalam mempercepat proses demokratisasi di Indonesia dengan menghapus sistem otoriter dari masa lalu. Sistem hukum, yang sebelumnya beroperasi di luar kendali konstitusi, sekarang sedang direformasi secara bertahap. Bermula dari masa kepresidenan kedua Soeharto, yang dapat menjabat hingga 32 tahun. Penyebabnya adalah kurangnya ketentuan yang jelas mengenai periode jabatan presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada saat itu. Pasal 7 UUD 1945 memungkinkan presiden dan wakil presiden untuk dipilih kembali tanpa batasan waktu yang jelas. Isi Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
KEMBALI KE ARTIKEL
