Bagaimana wajah pilkada kita hari ini? konflik kepentingan menjelang pilkada baik antara incumbent dan dan calon lain menjalar pada penggunaaan anggaran APBD yang tak jelas taransparansinya. Dana kampanye yang tak jelas itu jelas akan menimbulkan masalah baru yakni korupsi. Usulan partai demokrat agar dana kampanye di audit dan diawasi penggunaannya layak diapresiasi.
Semangat yang ingin dibangun partai demokrat adalah menghindari kecurangan pada penggunaan anggaran rakyat. Kita sama-sama sadari bahwa salah satu permasalahan krusial dalam pilkada adalah masalah dana kampanye. Dana kampanye partai politik harus diaudit asal usulnya dan diawasi penggunaannya, agar tidak merugikan negara dan pihak lain. Jangan sampai dana kampanye merupakan hasil korupsi atau merampok uang negara. Jadi sekali lagi aksi walkout partai demokrat, karena semangat untuk membenahi pilkada langsung diabaikan oleh forum dan tidak dimasukkan dalam salah satu opsi pilihan dalam pengambilan keputusan.
Begitu juga dengan uji publik yang ditawarkan oleh demokrat. Tanpa uji publik yang didalamnya ada uji kompetensi dan integritas maka sama saja akan melahirkan pemimpin daerah yang korup. Bajak laut bisa menjadi kepala daerah asal punya duit banyak. Apa ini yang diinginkan rakyat ? tentu saja tidak
PDIP seperti biasa sangat arogan, mereka mencoba menjerat demokrat dengan puja puji yang manis agar mau ikut mereka. Kalau PDIP mendukung opsi demokrat, kenapa PDIP dan gank nya tidak memperjuangkan opsi demokrat ditingkat lobby ?
Mau tahu skenario PDIP and The Gang ? Kita tahu selama ini PDIP sangat mendukung pilkada langsung, bersama Gerindra dan PKB tentunya mereka menyadari melawan kekuatan koalisi merah putih di DPR dalam pengambilan keputusan lewat voting tentu sama saja bunuh diri alias kalah. Maka salah satu cara untuk memenangkan pertarungan politik adalah dengan cara memberikan dukungan pada opsi demokrat tetapi ternyata dibalik dukungan itu ada ketidaktulusan. ke 10 syarat yang diajukan demokrat tidak pernah diperjuangkan oeh PDIP dan kawan-kawan koalisinya.
Demokrat tak mau terjebak dengan bola liar yang digulirkan PDIP dan koalisinya, aksi walkout membuktikan sekaligus mematahkan opini yang beredar saat ini bahwa Demokrat ada deal dengan PDIP soal jatah menteri. Tentu PDIP baru merasakan bagaimana ditinggal ketika WO, hampir sama ketika mereka juga pernah melakukan aksi WO pada paripurna pembahasan kenaikan BBM. Demokrat tidak mau didikte oleh PDIP yang seolah-olah mendukung opsi Demokrat tapi ada kepentingan yang lebih besar dibalik itu.
Ini pelajaran politik buat PDIP pimpinan Megawati. Partai Demokrat pimpinan SBY tetap komitmen dan memegang teguh prinsip demi kepentingan bersama. Opsi pilkada langsung dengan 10 syarat pembenahan pilkada bertujuan baik dan sangat positif demi kemajuan demokrasi ke depan. Demokrat mengajarkan pada PDIP bagaimana seharusnya bersikap dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak berlindung dibalik topeng pencitraan. Tanggung jawab moral Demokrat sudah dilakukan, ke sepuluh point itu adalah dalam rangka membela kepentingan rakyat.
