PENDAHULUAN
Krisis keuangan global ternyata memberi pelajaran bahwa kapitalisme global rentan terhadap krisis. Ambruknya perusahaan-perusahaan besar dan global di Amerika Serikat (AS) dan Eropa menjadi headline semua media di dunia. Indeks harga saham gabungan dan nilai kurs ikut merosot drastis yang membuktikan contagion effect,dampak penularankrisis sangat cepat menjalar ke seluruh penjuru dunia, termasuk diantaranya di Indonesia.
Menghadapi krisis mata uang dan naiknya tingkat suku bunga, kebangkrutan perusahaan dan bank sehingga menyebabkan krisis keuangan. Membandingkan krisis tahun 1929, 1997 dan 2008. Pada krisis 1929, tingkat pengangguran di Amerika Serikat (AS) berada pada kisaran 25 %. Kemudian tingkat kredit macet (NPL) sector properti AS adalah sebesar 40 %. Pada krisis tahun 1997, Indonesia mengalami depresiasi rupiah sebesar 100%, tingkat inflasi sebesar 20%, kredit macet perbankan sebesar 60 %, suku bunga SBI sebesar 50%, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebesar 200%, giro bank terhadap Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar minus Rp 26,6 triliun dan cadangan devisa adalah sebesar US$ 22.1 M.
Disamping dihadapkan pada krisis keuangan yang cukup tinggi, Indonesia juga dihadapkan pada masalah lainnya yang sangat serius, yaitu masih rendahnya pembangunan manusia. Rendahnya pembangunan manusia tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal dengan Human Development Index(HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Nilai IPM Indonesia pada 2012 meningkat menjadi 0,629, menjadikannya naik tiga posisi ke peringkat 121 dari peringkat 124 pada 2011 (0,624), dari 187 negara. Menduduki peringkat yang sama dengan Indonesia adalah Afrika Selatan dan Kiribati.
Antara 1980 dan 2012, nilai IPM Indonesia meningkat dari 0,422 menjadi 0.629, atau meningkat 49 persen, dikarenakan kenaikan angka harapan hidup pada periode yang sama, dari 57,6 tahun menjadi 69,8 tahun saat ini. Meski naik tiga peringkat, IPM Indonesia masih di bawah rata-rata dunia 0,694 atau regional 0,683. Indonesia dikategorikan sebagai “Negara Pembangunan Menengah” bersama 45 negara lainnya. Peringkat Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina.
Padahal pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestic bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya.Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 90-an yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (Human Centered Development). Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.
Ada dua sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas penduduk untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya bisa mengurangi kemiskinan. Dari hasil beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa pengeluaran di sektor publik sangat bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mengurangi penduduk miskin, seperti penelitian yang telah dilakukan antara lain Fan et. Al (2000), Gomanee at. Al (2003), Brata (2005), Chemingui (2007) dan Yani Mulyaningsih (2008).
Hal yang seringkali terjadi dalam manajemen anggaran pemerintah yaitu terjadi trade offantara pengeluaran di sektor publik (kesehatan dan pendidikan) dengan penegeluaran untuk infrastruktur ekonomi (pembangunan fisik). Menurut Brata (2005), penegluaran investasi infrastuktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, disisi lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal inilah yang luput dari perhatian selama ini, penyediaan infrastruktur ekonomi untuk investasi swasta kemungkina besar telah mengorbankan investasi pembangunan manusia. Menurut Yani (2008) pembangunan yang berhasil sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.
Ketika terjadi krisis ekonomi, pengeluaran pemerintah pada sektor publik mengalami penurunan. Pengeluaran politik ini sebagai alat ukur (proxy) investasi public. Dari total investasi tahun 1996, investasi sektor publik maupun swasta mencapai angka 27 persen dari PDB, diaman sektor publik hanya mencapai 6,5 persen dari PDB, presentasi tersebut menurun tajam pada tahun 2000 menjadi 4 persen, tetapi pada tahun 2005 mulai mengalami peningkatan kembali, sama dengan periode sebelum krisis yaitu 6,5 persen dari PDB (World Bank, 2007). Dengan demikian tingkat investasi publik di Indonesia masih merupakan yang terendah diantara negara-negara berpenghasilan menengah. Selanjutnya World Bank 2007, mengemukakan bahwa Indonesia telah melampaui periode pasca krisis, kini telah memiliki sumberdaya keuangan yang memadai untuk memenuhi kegiatan pembangunan. Kebijakan untuk menekan dfisit anggaran, merupakan hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi. Kini saatnya untuk mengambil langkah-langkah peningkatan sesuai dengan apa yang telah dicapai beberapa tahun belakangan ini serta menggunakan sumber-sumber keuangan negara secara efektif dan efisien untuk memperbaiki layanan pendidikan, perluasan layanan kesehatan, menutup kesenjangan infrastuktur yang sangat penting, semuanya untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun ekonomi yang kompetitif.
