Asumsi saya, akan ada banyak isu yang akan dimainkan di Pilpres mendatang. Beberapa di antaranya mengenai utang pemerintahan Jokowi, Jokowi anti Islam, Jokowi antek asing, PKI bangkit di era pemerintahan Jokowi, hingga yang terbaru adalah isu daya beli. Isu-isu ini akan terus menghangat seiring menghangatnya kontestasi politik menjelang Pilpres 2019.
Di antara banyaknya isu yang mungkin saja akan dipakai, saya justru lebih tertarik dengan isu kebangkitan PKI. Isu kebangkitan PKI tak ada matinya. Isu ini bagai amunisi yang sengaja disimpan, kemudian menunggu momentum yang tepat untuk ditembakkan. Pilpres 2019 mungkin akan menjadi moment yang tepat itu. Isu PKI akan kembali digencarkan sebagaimana yang pernah terjadi di Pilpres yang lalu. Atau mungkin bisa lebih dahsyat.
Pertanyaannya, apakah betul PKI bangkit lagi? Apa betul Presiden Jokowi keturunan Komunis?
Di sinilah pentingnya "Burden of Proof" (beban pembuktian). Secara logika, beban pembuktian adalah tanggung jawab pemilik klaim. Bukan sebaliknya. Klaim bahwa PKI bangkit lagi, bahwa Presiden Jokowi keturunan Komunis, membutuhkan bukti. Idealnya, pembuktian itu merupakan tanggung jawab yang mengeluarkan klaim.
Pada dasarnya, para elit yang berada di balik isu kebangkitan PKI ini tahu dan sadar bahwa PKI tidak mungkin bangkit lagi. Mereka juga tahu bahwa Presiden Jokowi bukanlah bagian dari Komunisme. Bahkan mereka bisa membuktikan itu. Lalu, kenapa tidak mereka buktikan saja. Faktornya adalah suara dan pemilih. Di Indonesia ini ada saja orang-orang yang dengan mudahnya percaya tanpa bukti. Orang-orang ini adalah target pemasaran isu, sekaligus marketer isu itu sendiri. Tanpa mereka, elit-elit yang menjadi lawan politik Presiden Jokowi bagaikan mafia tanpa anak buah.
