Otonomi daerah telah menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak era reformasi. Konsep ini memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam batas-batas tertentu, sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan demokrasi. Namun, keberhasilan implementasi otonomi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat atau lembaga-lembaga daerah semata. Peran masyarakat dalam konteks ini menjadi sangat krusial.
Masyarakat bukan hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan keterlibatan dan partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta pelaksanaan program-program pembangunan lokal menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan otonomi daerah. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran masyarakat dalam konteks otonomi daerah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya membangun tatanan pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berdaya saing di tingkat lokal.
