Sebelum ditetapkannya Anas oleh KPK sebagai tersangka korupsi proyek Hambalang, mundurnya Ibas dari jabatannya sebagai anggota DPR RI sudah diprediksi kedepannya akan menggantikan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Walaupun dalam konferensi persnya ia mundur bukan karena alasan bolos dari sidang paripurna DPR, tapi karena ingin fokus untuk mengurusi partai.
Namun, Jum'at ini seolah memperlihatkan perkembangan politik yang dinamis dimana penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka semakin memperkeruh kondisi internal partai. Hal ini terlihat dengan ramainya fungsionaris partai yang berkunjung ke kediaman sang Ketua Umum. Hal ini juga terlihat dari statement-statement yang dilontarkan dari kelompok non-Anas yang terlihat "puas" dengan ditetapkannya AU sebagai tersangka, mengingat belum lama ini telah ada kesepakatan internal partai dalam Pakta Integritas.
Kenyataannya dalam pakta integritas sudah menekan Anas untuk menyerahkan jabatan politiknya kepada Majlis Pembina Partai Demokkrat. Dan terbukti bahwa dalam kurun waktu seminggu, anas sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pakta Integritas itu sudah membuktikan bahwa Anas akan disingkirkan cepat atau lambat. lalu siapa akan akan menjalankan kepemimpinan Partai Demokrat selama setahun ke depan menjelang pemilu 2014 ?
Ini menjadi penting, mengingat upaya untuk memperbaiki elektabilitas partai dan upaya mempersiapkan diri menghadapi pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi Demokrat. Dari beberapa analisa tersebut, tentunya perlu diingat kembali bahwa SBY sebagai pemilik saham terbesar di Partai Demokrat menginginkan orang-orang yang loyal bagi Cikeas dan tidak bertentangan dengan AD/ART partai. Dari beberapa nama yang sering disebut-sebut media, tentunya juga perlu menganalisa aspek lainnya, khususnya setelah penetapan AU sebagai tersangka.
Pertama, yang memungkinkan untuk menggantikan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas)) yang merupakan Sekjend Partai. Hal ini seperti Anis Matta yang sebelumnya menjabat Sekjend PKS lalu menjadi Ketua Umum karena Lutfi Hasan Ishaq tersangkut skandal kasus impor daging di Kementerian Pertanian.
Yang kedua adalah Mahfud MD. Nama ini dikenal cukup dekat dengan SBY, walaupun saat ini Mahfud sendiri masih merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD sendiri seringkali dikait-kaitkan dengan rencana pencapresannya, namun beliau tidak memiliki partai sebagai kendaraan politik. Berakhirnya masa bakti Mahfud di MK pada Maret 2013 ini bisa jadi membuka peluang Mahfud untuk terlibat dalam politik praktis, dan Partai Demokrat merupakan sarana yang baik bagi penyaluran aspirasinya.
Disebutnya nama Mahfud juga tidak terlepas dari posisi Mahfud sebagai Ketua KAHMI yang dikenal sangat dekat dengan kalangan alumni Korps HMI juga dengan kalangan mahasiswa kelompok Cipayung. Apalagi, Mahfud juga sangat dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia. Posisi Mahfud sendiri sangat memungkinkan untuk mengisi posisi ketua umum, selain untuk meredam kelompok-kelompok pro Anas di Demokrat yang memang memiliki latar belakang HMI, juga untuk memperbaiki citra partai dimana popularitas Mahfud di mata masyarakat cukup baik selama menjadi ketua Mahkamah Konstitusi.
