Bantul - Jajaran Rupbasan Kelas II Bantul mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu (SIPIDU), Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Penyuluhan Anti Korupsi. Acara ini dilaksanakan di Wisma Tamu Ndalem Pengayoman, D.I Yogyakarta, kemarin Rabu (29/5/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) D.I Yogyakarta, termasuk Kepala Subsi Administrasi dan Pengelolaan (Kasubsi Adminlola) Rupbasan Kelas II Bantul, Suhono.
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, F Surya Kumara. Dalam sambutannya, Surya Kumara menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. “Penyuluhan anti korupsi dan penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah langkah penting untuk memastikan kita semua bekerja dengan integritas tinggi. Implementasi Aplikasi SIPIDU juga akan mendukung kita dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi,” ujarnya.
Selanjutnya, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan materi tentang Aplikasi SIPIDU, Penguatan UPG, dan Penyuluhan Anti Korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham D.I Yogyakarta. Pranata Humas Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bramantyo, memberikan wawasan mengenai berbagai modus operandi korupsi dan cara-cara pencegahannya.
