Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melantik Menteri Hukum dan HAM RI yang baru, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. pada hari Senin, 19 Agustus 2024 menggantikan Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Jabatan Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna H. Laoly kepada Supratman Andi Agtas.
Dalam masa kepemimpinannya dari tahun 2014 hingga tahun 2024, Yasonna H. Laoly telah mencatatkan berbagai prestasi dan pencapaian yang luar biasa. Terakhir, di bidang keimigrasian pada masa kepemimpinannya, diluncurkan Golden Visa dan desain paspor baru.
Dalam sambutannya, Yasonna menyatakan bahwa 10 tahun masa kepemimpinnya bukanlah waktu yang singkat, Yasonna menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenkumham serta meminta maaf jika selama menjabat ada keputusannya yang mengecawakan jajarannya.
"Kami atas nama keluarga, atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM atas kerjasamanya, atas dukungannya, atas supportnya. Saya minta kepada saudara semua, berikan dukungan kepada sahabat saya bapak Supratman," ucap Yasonna.
Acara dilanjutkan dengan penayangan video profil Supratman Andi Agtas, yang dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM yang baru tersebut. Supratman menyatakan bahwa walaupun waktunya menjabat tidak sampai 100 hari tapi dirinya tetap berkomitmen.
"Pertama yang harus saya lakukan tentu belajar menghafal mars Kemenkumham, itu tugas pertama," ujar Supratman berkelakar.
"Tadi pagi saya menghadap Presiden, beliau menitipkan tiga hal kepada saya. Pertama supaya sesegera mungkin rancangan Undang-Undang dibahas atau diharapkan bisa selesai di parlemen agar bisa segera selesai, begitu juga Undang-Undang Perkoperasian seluruh pasalnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) padahal kita tahu koperasi merupakan salah satu soko guru perekonomian kita. Karena itu ini akan menjadi perhatian saya berharap kepada Kepala BPHN, Dirjen PP untuk kita komunikasi di Parlemen," jelas pria asal Sulawesi Tengah tersebut.
