Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Idris membuka acara secara langsung. Dalam sambutannya, pihaknya mengatakan penataan organisasi dan tata kerja dalam institusi pemerintah memiliki beberapa isu dan tantangan khusus yang perlu diperhatikan, diantaranya efisiensi dan kinerja, penyederhana-an birokrasi, koordinasi, kolaborasi dan kejelasan tangung jawab, pengembangan SDM, respon terhadap perubahan, dan penggunaan teknologi informasi.
"Terkait Penataan Organisasi dan Tata kerja tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia", ucapnya.
Kadivmin menambahkan, pihaknya berharap dengan adanya pendalaman dan diskusi ini dapat mengetahui dan menginventarisasi masalah organisasi dan tata kerja yang ada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan peran Organisasi dan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Kanwil Kemenkumham Sumsel menghadirkan Narasumber, yaitu Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Istiady Insani bersama Tim Teknis KemenpanRB yang didampingi oleh Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Â Adapun pokok bahasan dalam kegiatan ini yang disampaikan oleh Narasumber terdiri dari dua materi, yaitu Penataan OTK Kemenkumham dan Penerapan Sistem Kerja.
Kegiatan ini dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Sumsel, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel, dan Para Pejabat Administrator & Pengawas Kanwil Kemenkumham Sumsel yang hadir secara langsung maupun virtual.
